Dispendukcapil Pemkab Probolinggo Batasi Layanan Administrasi Kependudukan

Layanan dispenduk capil sepi.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Sebagai upaya penggantian penyebaran Penyakit Virus Corona (Covid-19), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo menyediakan layanan administrasi kependudukan (adminduk). Pelayanan adminduk hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan yang diminta.
Pembatasan pelayanan adminduk yang aktif diberlakukan mulai 19 Maret 2020 ini disampaikan melalui persetujuan Nomor: 477/123 / 426.108 / 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor: 800/0157/426/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Perihal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemkab Probolinggo dan pengalihan untuk Dirjen Dukcapil Kemendagri.
“Sesuai dengan pengumuman tersebut, kami hanya melayani masyarakat yang mendesak / mendesak. Untuk masyarakat yang tidak mendesak / mendesak agar ditempatkan pengurusan administrasi kependudukannya hingga bulan April 2020 atau menggunakan fasilitas layanan online oleh WA dan persyaratan dikirim melalui WA dalam bentuk PDF, ”kata Kepala Dispendukcapil Probolinggo Kabupaten Slamet Riyadi, Selasa 24/3/2020 malam usai rapat kordinasi .
Menurut Slamet, dengan adanya partisipasi administrasi ini maka pertemuan antara petugas dan masyarakat tidak akan terjadi. Karena sesuai dengan protokol kesehatan percepatan penanganan Covid-19 ini harus dihindari kerumunan orang dan tidak diharapkan adanya pertemuan antara satu dengan orang lain. “Bantu kami administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Lebih untuk yang betul-betul mendesak seperti orang sakit yang butuh BPJS satu dan dua orang kita layani. Kita hanya memilih dan bukan menutup total, ”jelasnya.
Oleh karena itu, Slamet menerangkan agar masyarakat dapat mengirim persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan administrasi kependudukan pada nomor yang sudah disediakan. “Nanti mendorongnya bisa pada bulan April atau nanti bisa diantarkan ke kecamatan masing-masing. Masyarakat bisa mengambilnya di kantor kecamatan, ”terangnya.
Untuk menerima layanan ini, Dispendukcapil menyediakan daftar nomor WhatsApp (layanan WA yang bisa dihubungi. Yakni, Kartu Keluarga (KK) dan KTP di 085258607924, SKPWNI (Pindah / Datang), SKTT dan SKOT di 085233270398, perkawinan dan perceraian di 085230135612, menelepon di 082317321721, kematian di 081333580801 dan perubahan / injek data di 082330245302.
“Ada beberapa nomor WA yang bisa dihubungi oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Nanti menjawabnya akan disampaikan melalui WA. Memang diharapkan kita bisa dilayani secara online, ”tuturnya.
Sejumlah instansi pemerintah, termasuk instansi pelayanan kepada masyarakat mulai menutup diri. Begitu juga dengan Pelayanan Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kabupaten Probolinggo, sementara ditutup untuk umum, paparnya.
Langkah itu diambil dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Rencananya, pelayanan imigrasi dan paspor itu akan ditutup hingga 5 April 2020.
Kepala Kantor UKK Kabupaten Probolinggo Syahrul M. Yaman mengatakan, sesuai intruksi Dirjen Imigrasi, pelayanan UKK ditutup sementara mulai kemarin hingga 5 April 2020. Kebijakan itu sebagai upaya pencegahan penyeberan Covid-19. Mengingat, tingkat penyeberannya semakin meluas. “Mulai hari ini (kemarin), pelayanan kantor UKK ditutup sementara untuk umum,” katanya.
Meski demikian, kata Syahrul, kantor UKK Kabupaten Probolinggo tidak tutup total. Tetap ada petugas yang piket melaksanakan pelayanan. Karena dikhawatirkan ada pemohon paspor atau pengurusan keimigrasian yang darurat atau urgen. Seperti pemohon untuk pasien yang sedang sakit dan harus melakukan pengobatan keluar negeri. “Kami hanya melayani pemohon yang darurat. Mungkin untuk keperluan pemohon yang sakit,” ujarnya.
Sejak sebulan terakhir, kata Syahrull, pelayanan di kantor UKK Kabupaten Probolinggo tampak sepi. Pemohon pengurusan paspor ataupun keimigrasian turun drastis. Hal itu dampak adanya larangan umrah dari Pemerintah Arab Saudi dan larangan sejumlah negara untuk dikunjungi. Termasuk dampak dari penyebaran Covid-19. “Sedikit yang datang mengurus kemarin-kemarin. Apalagi hari ini (kemarin), tidak ada pemohon sama sekali,” tambahnya.(Wap)

Tags: