Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir Moch Ardi Prasetyawan MEng Sc ME, saat memberikan pemaparan perkembangan perekonomian Jatim saat Rapat Sinkronisasi KPD Provinsi Jatim.
Pemprov, Bhirawa
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh, terhadap Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang kini sudah ada di 26 provinsi di Indonesia. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat sudah optimal atau tidaknya pengaruh perdagangan antar provinsi setelah adanya KPD.
“Kemungkinan evaluasi ini akan kita gelar antara bulan Januari hingga Maret. Evaluasinya menyeluruh disemua KPD. Nanti kita lihat apakah sudah ada pengaruhnya terhadap perdagangan antar kedua provinsi,” kata Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir Moch Ardi Prasetyawan MEng Sc ME, ditemui saat Rapat Sinkronisasi KPD Provinsi Jatim, di Kantor Disperindag Provinsi Jatim, Kamis (3/12).
Saat ini, lanjutnya, secara umum KPD mempunyai manfaat yang besar terhadap perdagangan dalam negeri. Khususnya antara Provinsi Jatim dengan provinsi yang dibangun KPD. Itu terlihat perdagangan antar provinsi mengalami peningkatan.
“Evaluasi yang bakal kita lakukan itu secara proradis menyeluruh, seperti soal SDM-nya, infrastrukturnya, pengaruhnya terhadap perdagangan apakah hanya 10 persen atau hingga 50 persen lebih. Selama ini sudah ada evaluasi, tapi belum menyeluruh dan secara khusus. Baru sebatas laporan kegiatannya,” kata pejabat yang kini sedang menjabat Pj Bupati Mojokerto ini.
Menurut Ardi, pengembangan perdagangan Jatim ke provinsi mitra telah menjadi konsen Gubernur Jatim Dr H Soekarwo sejak 2010 lalu. Ini diwujudkan dengan peresmian KPD pertama kali empat KPD di Samarinda, Banjarmasin, Makassar dan Kupang hingga saat ini telah terbentuk di 26 provinsi mitra.
KPD mempunyai peran strategis sebagai atase perdagangan pemprov yang mempunyai fungsi untuk memasarkan, mengkoneksikan serta menjadi market intelligence bagi produk-produk unggulan Jatim ke provinsi mitra. Begitu sebaliknya, mampu berperan guna mencari produk subtitusi bahan baku bagi industri Jatim yang selain impor.
“Ditengah-tengah menurunnya permintaan dari luar negeri, perdagangan antar pulau memegang peranan penting dalam kinerja perdagangan Jatim, karena perdagangan dalam negeri memberikan kontribusi sangat besar dan mampu menutupi deficit perdagangan luar negeri,” tuturnya.
KPD atau atase perdagangan ini, lanjutnya, menjadi penghubung yang adapat menjangkau ekspor seperti melalui Batam ke Singapura dan Malaysia, Pontianak ke Malaysia, Manado ke Filipina, NTT dan Papua ke Australia, Timor Leste serta Papua Nugini.
“Pada 2016 mendatang, telah disusun rencana pengembangan KPD anara lain pembentukan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) KPD, uji kompetensi dari pengurus KPD, modeling manajemen pengelolaan KPD, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta beberapa rencana kerja lain yang berkaitan dengan pengembangan dan optimaliassi KPD di seluruh provinsi mitra,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ardi mengatakan, kondisi makro perekonomian Jatim saat ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen pada triwulan III 2015, atau tumbuh melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
Perdagangan antar pulau melalui KPD saat ini mampu memperbesar pasar domestik karena 40 persen potensi pasar ASEAN ada di Indonesia. Berasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai bongkar muat antar pulau di 26 KPD tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan.
Untuk nilai bongkar 2012 mencapai Rp238,633 triliun, 2013 sebanyak Rp275,605 triliun dan 2014 mencapai Rp325,553 triliun. Sedangkan aktivitas muat antar pulau pada 2012 mencapai Rp301,488 triliun, 2013 naik Rp346,022 triliun, 2014 mencapai RP415,876 triliun. “Ini menandakan rata-rata potensi transaksi perdagangan antar pulau per tahunnya tumbuh sebanyak 15 persen atau rata-rata sebesar Rp69,52 triliun,” pungkasnya. [iib]
