Foto: ilustrasi
Bojonegoro, Bhirawa
Pemkab Bojonegoro, melalui Dinas Pertanian (Disperta) mengakukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 318.712 ton untuk kebutuhan tahun 2014. Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan pupuk petani pada musim tanam yakni, April hingga September tahun ini. Sebelumnya, di Kabupaten Bojonegoro sempat mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk. Sejumlah oknum pun memanfaatkan kelangkaan tersebut untuk menjual pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.
“Kami meminta tambahan pupuk sebanyak 318.712 ton untuk jenis pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik untuk tahun 2014,” kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Ahmad Djupari, Selasa (22/7).
Menurut Djupari, menyebutkan, ketersediaan pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Bojonegoro tahun ini, masih kurang dibanding dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ada.
Secara rincin kebutuan pupuk dibanding RDKK untuk jenis pupuk tertentu masing-masing, Urea dengan alokasi, 41.302 ton, jumlah kebutuhan sesuai RDKK 72.636 ton. Dengan begitu masih kekurangan 31.334 ton.
Sementara kebutuhan pupuk SP36 alokasi sebanyak 12.537 ton jumlah, kebutuhan RDKK 23.180 ton, kekurangan sebanyak 10.643 ton. Pupuk lain jenis Za, alokasi sebanyak 12.463 ton, dengan kebutuhan RDKK sebanyak 26.405 ton, masih mengalami kekurangan sebanyak 13.942 ton. Sedangkan untuk pupuk NPK mengalami kekurangan sebanyak 79.174 ton, dibanding dengan kebutuhan RDKK sebanyak 106.571 ton, dengan jumlah alokasi sebanyak 27.397 ton. Dan pupuk petroganik alokasi 17.834 ton, dengan kebutuhan RDKK 201.453 ton mengalami kekurangan 183.619 ton.
Djupari menegaskan, agar kelangkaan dan kekurangan pupuk tidak terus terjadi, Dinas Pertanian menghimbau kapada petani agar tidak berlebihan menggunakan pupuk. Penyusunan RDKK juga harus disesuaikan dengan potensi lahan yang ada serta luas lahan tanam. “ Ada baiknya petani mengkombinasikan penggunaan pupuk dengan pupuk organik atau kompos,” ujarnya.
Adapun, pemerintah melalui surat Bupati Bojonegoro telah mengirimkan pengajuan alokasi kepada Kementerian Pertanian untuk kebutuhan tahun ini sejak awal bulan. “Kekurangan pupuk sudah diupayakan dengan meminta tambahan alokasi ke Kementerian Pertanian,” imbuh Djupari. [bas]
