Wali Kota Malang H. Moch. Anton saat berada di Kantor BPPD di kawasan Block Office Selasa (28/2) kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Awal tahun 2017 dimanfaatkan dengan baik oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang untuk getol menggeber program-programnya pro rakyat. SKPD yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tersebut, sudah bergerak cepat dalam mendistribusikan sekitar 250 ribu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan masa pajak 2017 ke 57 kelurahan.
“Dengan penyampaian lebih awal, diharapkan masyarakat bisa segera membayar PBB sehingga dapat memanfatkan kesempatan untuk keperluan lainnya, seperti peralihan hak atas tanah & bangunan maupun keperluan-keperluan lain,”tutur Ir. Ade Herawanto, Kepala BP2D Kota Malang, Selasa (28/2) kemarin.
Koordinasi lintas sektoral dengan menggandeng SKPD lain di lingkungan Pemkot Malang, seperti kantor-kantor kelurahan dan kecamatan. Karena untuk penyampaian SPPT di tiap-tiap wilayah, bagi Wajib Pajak (WP) dengan ketetapan PBB nominal di bawah Rp 500 ribu dapat berkoordinasi dengan pihak RT/RW atau kelurahan setempat.
Evaluasi penyampaian SPPT PBB per kelurahan itulah yang menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat koordinasi bersama para lurah dan camat di Kantor BP2D, bersama Wali Kota Malang H.Moch. Anton.
Dalam rakor tersebut, juga dibahas mengenai sosialisasi program Sunset Policy II (pemutihan) di masing-masing kelurahan. Hanya berlangsung hingga 16 April mendatang, masyarakat diimbau segera memanfaatkan sebaik mungkin program pemutihan yang resmi dilaunching 16 Januari lalu itu.
Dengan memanfaatkan Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan bakal mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar dalam rentang waktu untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012.
“Kami tetap berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Bagi para WP PBB Perkotaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy terus berjalan sampai 16 April nanti,” lanjut Ade. Selain menjadi ‘kado’ manis jelang perayaan Hari Jadi ke-103 Kota Malang pada April mendatang, pogram yang dilandasi Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tersebut merupakan pengejawantahan misi besar Pemkot Malang.
Wali Kota Malang, H. Moch Anton memberikan pengarahan langsung kepada para lurah dan camat terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam mensukseskan program-program bersifat pelayanan prima, termasuk di dalamnya dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah bersama BP2D.
Sementara itu, dalam arahannya Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton berpesan agar para camat dan lurah terus berinovasi dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya pelayanan terbaik pada masyarakat.
“Ke depan, Camat dan Lurah juga harus meningkatkan kinerja demi peningkatan PAD jika perlu kita gunakan teknologi dan informasi berbasis sistem serta aplikasi untuk menunjang hal tersebut. Ke semuanya itu, semata – mata bertujuan untuk mensukseskan pembangunan di Kota Malang” tandasnya lagi. [mut]
