Polda Jatim, Bhirawa
Tak ingin kecolongan seperti kasus kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2014 di Lamongan, Polda Jatim menurunkan anggota Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) guna memonitor pengamanan dan pendistribusian naskah UN tingkat SMP dan SMA sederajat.
Setiap Polres dan Polsek jajaran, diminta untuk menyiapkan Rencana Pengamanan (Renpam) dalam pendistribusian maupun pengawasan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN. Nantinya, pengamanan tertutup dan terbuka akan dilakukan dalam proses pengamanan UN. Setiap sekolah-sekolah dijaga dua personel polisi berpakaian preman.
“Untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UN 2014 lalu di Lamongan, kami (Polda Jatim) menurunkan anggota Dit Intelkam untuk memonitor kegiatan UN,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono dikonfirmasi, Minggu (12/4).
Dijelaskan Awi, tugas Intelkam difokuskan untuk memonitoring penyimpanan hingga pendistribusian naskah UN di sekolah-sekolah. Fokus Intelkam ditempatkan pada titik pengamanan di mana naskah UN disimpan. “Jika terjadi kecurangan dalam penyimpanan maupun pendistribusian naskah UN, Intelkam siap melacak dan memberitahukan hal itu,” katanya.
Tak sampai di situ saja, mantan Wadirlantas Polda Jatim ini mengaku kalau pengamanan di Polsek diperketat dengan penggandaan kunci penyimpanan naskah UN yang akan diserahkan kepada pihak terpercaya. Nantinya ada tiga kunci yang digunakan, kunci pertama dipegang oleh Dindik atau pihak sekolah. Sementara kunci kedua dipegang oleh LSM, dan kunci ketiga dipegang oleh Polri yakni Polsek setempat. “Penggandaan kunci ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kebocoran dalam penyimpanan naskah UN,” terang Awi.
Awi menambahkan, selama proses pengawalan berlangsung, baik anggota kepolisian maupun dari pihak sekolahan dilarang ‘mampir-mampir’. Hal ini dimaksudkan guna pencegahan terjadinya pencurian naskah seperti yang pernah terjadi di Lamongan.
48 Sekolah Nunut
Sementara itu sebanyak 20. 136 siswa di Jombang hari ini menjalani Ujian Nasional (UN) secara serentak. Dari jumlah itu sebanyak 48 lembaga sekolah SMA sederajat tidak bisa menyelenggarakan UN secara mandiri. Mereka terpaksa harus digabung karena tidak menenuhi standar akreditasi sebagai pelaksana.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Muntholib mengatakan puluhan ribu peserta UN tahun ini rinciannya adalah dari SMA sebanyak 5.686 siswa, SMK sebanyak 8.438 siswa dan tingkat MA di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Jombang sebanyak 5.302 siswa dan peserta dari Paket C sebanyak 807 peserta dan SMA LB sebanyak 3 orang. ” Bagi sekolah yang pesertanya di bawah 20 maka memang harus digabung, rinciannya saya lupa,”ujarnya.
Muntholib menambahkan, pada UN kali ini ada tiga sekolah yang akan menggunakan sistem CBT (Computer Basic Test). Yakni SMAN 2, SMKN1 dan SMA 2 Darul ulum Peterongan. Sedangkan satu sekolah tidak mendapatkan persetujuan dari pusat. “Untuk persiapan sudah maksimal. Bahkan untuk mengantisipasi listrik mati, tiga sekolah ini juga sudah membeli genset,”ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Fatthurrohman mengungkapkan, ada sebanyak 48 sekolah yang terpaksa harus gabung dengan sekolah lain. ” Total pesertanya sebanyak 883 siswa yang terdiri dari 127 siswa SMA, 465 siswa MA dan 291 siswa SMK. Mereka harus bergabung ke sekolah lain dalam satu sub rayon. Dengan begitu sekolah harus menggabung ke sekolah-sekolah yang memenuhi syarat penyelenggaraan UN,” jelasnya.
Dikatakannya, penggabungan sekolah yang tidak dapat menyelenggarakan UN ini disesuaikan dengan jarak terdekat antar sekolah sehingga para siswa tetap bisa mengikuti UN yang digelar di sekolah lain, seperti yang terjadi di SMK Negeri 1 Jombang ini. ”Di SMK Negeri 1 misalnya sebanyak 87 siswa dari empat SMK lain mengikuti UN di sekolah ini,” bebernya seraya mengatakan penggabungan sekolah tersebut merupakan hasil musyawarah dari MKKS dan Dinas Pendidikan setempat. [bed, rur]
