Ditarget Rp 953 Miliar, Sembilan Pajak Daerah Dioptimalkan

Sekretaris BPPD Kab Sidoarjo, Ahadi Yusuf, melaporkan perkembangan pajak daerah Kab Sidoarjo dalam sosialisasi pajak daerah tahun 2021.[alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo akan mengoptimalkan Sembilan Pajak Daerah untuk mengejar kenaikan target PAD tahun 2021.
Pajak daerah di Kab Sidoarjo pada tahun 2020 lalu yang terealisasi sebesar Rp929 miliar, mampu menyumbang sebesar 60,68% dari pendapatan daerah asli daerah (PAD) sebesar Rp1.8 triliun. Pada tahun 2021 ini penerimaan pajak daerah ditarget sebesar Rp953 miliar. Sampai dengan 12 Maret 2021, sudah berada pada posisi Rp152 miliar.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor, berharap agar pandemi Covid-19 segera berakhir, supaya penerimaan pajak daerah di Kab Sidoarjo bisa terealisasi.

“Pajak daerah kita harus dioptimalkan, terus ditingkatkan, dengan cara kepatuhan dan kesadaran dari para wajib pajaknya,” kata Bupati Mudhlor, yang membuka acara sosialisasi pajak daerah tahun 2021, Selasa (23/3) kemarin, di fave hotel.

Dirinya kembali mengingatkan kepada ratusan undangan dari kalangan pengusaha restoran dan rumah makan di Sidoarjo itu, keberadaan pajak daerah sangat penting untuk kelangsungan pembangunan daerah.

“Potensi pajak daerah di Sidoarjo sangat besar, maka itu harus kita genjot penerimaannya,” lanjutnya.

Dirinya kembali mengingatkan agar pengusaha yang berada di Sidoarjo jangan sampai loncat dari Sidoarjo. Kalau sampai terjadi itu kerugian yang besar sekali. Maka meski mereka wajib pajak, harus tetap dihargai apa yang sudah diberikan untuk Sidoarjo.

Sembilan pajak daerah yang ada di Kab Sidoarjo ini diantaranya, BPHTB, pajak penerangan jalan raya, pajak bumi bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir dan pajak hiburan.

Dalam kesempatan yang sama, diutarakan oleh Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, acara sosialisasi pajak daerah tahun 2021 ini akan dioptimalisasikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Dirinya menyebut salah satu diantaranya, mengoptimalisasikan adanya e-sppt untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Perlu diketahui, kalau keberadaan PBB ini merupakan pajak daerah yang penerimaannya selama ini masuk dalam kelompok 3 besar. Untuk yang pertama adalah pajak penerangan jalan raya dan kedua bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.

Optimalisasi lainnya adalah bekerja sama dengan Bank Jatim, dalam pemasangan alat perekam transaksi. Pola ini merupakan program supervisi KPK dalam pencegahan korupsi.

“Saat ini secara bertahap telah terpasang pada 110 titik,” jelas Yusuf.

Sosialisasi optimalisasi pajak daerah 2021 kali, ini kata Yusuf, mengundang sebanyak 276 wajib pajak restoran. Sementara pada, kesempatan sebelumnya untuk wajib pajak hiburan sebanyak 80 undangan, untuk wajib pajak parkir sebanyak 62 undangan dan untuk wajib pajak hotel sebanyak 100 undangan.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Bupati Ahmad Mudhlor ini, narasumber yang dihadirkan diantaranya, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kejari Sidoarjo dan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 2.

Kasi data dan potensi Kanwil DJP Jatim 2, Mu’alif SE MSI, mengatakan dalam beberapa waktu ini Pemkab Sidoarjo dengan Kanwil DJP Jatim 2 telah melakukan perjanjian dalam pengawasan wajib pajak.

Hal ini sangat perlu, karena menurut Mu’alif, dari pajak Pusat saja, wajib pajak yang melaporkan SPT masih 16% saja. Maka perjanjian kerja sama dilakukan bersama, selain untuk mengoptimalkan pajak Pusat juga untuk mengoptimalkan pajak daerah.(kus)

Tags: