Ditresnarkoba Polda Jatim Gerebek Home Industri Jamu Kuat Ilegal

Kabid Humas Polda Jatim beserta Ditresnarkoba Polda Jatim menunjukkan bb jamu kuat ilegal yang disita dari Perumahan Babatan Pilang, Surabaya, Senin (24,2).

Polda Jatim, Bhirawa
Ditresnarkoba Polda Jatim membongkar kasus produksi jamu kuat ilegal di Perumahan Babatan Pilang, Surabaya, Senin (24/2). Home industri yang dijalankan pria berinisial C ini per bulannya beromzet Rp 10-15 juta.
“Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi terkait gudang serta rumah produksi jamu kuat ilegal. Setelah ditelusuri, ternyata benar informasi tersebut. Tersangka berinisial C ini sudah dua tahun melakukan produksi jamu kuat ini,” kata Dirresnarkoba Polda Jatim, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak.
Cornelis menjelaskan, tersangka C ini sebelumnya pernah menjadi peracik jamu di Jawa Tengah. Nah, dari pengalaman itulah tersangka kemudian memproduksi jamu kuat sendiri, dan diketahui ilegal.
Tersangka, sambung Cornelis, kerap kali menggunakan dua bahan baku utama untuk obat kuatnya. Yaitu berupa tepung herbal dan sildenefil. Bahan tersebut berkhasiat memberikan kekuatan lebih dalam berhubungan seks.
Namun dalam proses produksi dan peredarannya, tersangka tidak mempunyai izin. Sehingga obat kuat ini dianggap ilegal oleh Polisi. Terlebih penggunaan sildenefil dianggap berbahaya apabila tidak sesuai resep dokter.
“Sildenefil diperoleh tersangka dari Jakarta, dan masih kita dalami. Kalau sildenefil diperbolehkan resep dokter, hanya untuk lemah syahwat,” jelas Cornelis.
Masih kata Cornelis, saat beroperasi tersangka dibantu dua karyawannya. Peredaran jamu kuat ini pun sudah cukup luas di wilayah Jatim. “Dalam satu bulan tersangka bisa meraup omzet Rp10 hingga 15 juta. Tiap kardus berisi 30 kotak jamu kuat seharga Rp 3 juta dengan label sendiri, yakni merek Gatot Kaca, King Cobra dan Cleopatra,” bebernya.
Selain mengamankan tersangka, Polisi menyita barang bukti 60 kardus jamu kuat siap edar. Kemudian bahan baku tersisa seberat 5 kilogram beserta alat produksinya. Atas perbuatannya, tersangka terjerat Pasal 196 dan 197 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
“Ancaman pidananya 15 tahun penjara atau denda Rp 1,5 miliar. Karena tersangka tidak miliki izin produksi dan edar. Serta memakai bahan bahan berbahaya,” pungkasnya. [bed]

Tags: