Dituding Pelesiran, DPRD Jombang Didemo FRMJ

Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (12/4). Aksi mereka ditemui salah satu Pimpinan DPRD Subaidi Mukhtar. [ramadlan]

Jombang, Bhirawa
Belasan aktivis yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (12/4). Mereka menyorot dugaan reses fiktif dan pelesiran keluar negeri yang dibalut dengan kunjungan kerja.
Dengan membawa poster, belasan orang ini melakukan longmarch menuju gedung DPRD, mereka kemudian berorasi dan mendesak para wakil rakyat ini transparan dalam kegiatan yang dibiayai anggaran daerah. “Ini adalah sebagai bentuk penyelamatan uang rakyat yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, untuk itu kami meminta kejelasan dari para anggota dewan, jangan atas namakan rakyat dalam setiap kali kunker keluar,” ujar Fatah Rokim, Koordinator Aksi saat berorasi di depan gedung DPRD.
Fatah menambahkan aksi yang dilakukan adalah bentuk kekecewaan masyarakat atas kinerja para wakil rakyat yang dinilai buruk. Karena kenyataannya di lapangan tidak ada pengaruh yang signifikan dari hasil kunker para anggota dewan. “Kami minta para wakil rakyat untuk mempertanggungjawabkan dugaan reses fiktif dan pelesiran yang dibalut dengan agenda kunjungan kerja. Karena kunker hanya kedok bagi para anggota dewan untuk menikmati liburan secara gratis dengan uang rakyat,”imbuhnya.
Menanggapi tuntutan para pendemo, Wakil Ketua DPRD Jombang Subaidi Mukhtar yang menemui mereka membantah adanya reses fiktif dan pelesiran yang dibalut dengan agenda kunker para anggota dewan. Dikatakannya semua kegiatan anggota DPRD sudah sesuai dengan SOP yang ada. ” Namun jika di mata publik kinerja kami belum maksimal, maka hal tersebut akan menjadi evaluasi kami ke depannya,” ujarnya.
Subaidi juga membantah bahwa DPRD menyiapkan anggaran khusus untuk kunjungan kerja anggota dewan keluar negeri, anggaran tersebut hanya untuk pimpinan dewan, itu pun hanya digunakan jika memang dibutuhkan. “Tidak ada anggaran untuk kunjungan kerja anggota dewan keluar negeri, “jawab Ketua DPC PKB Jombang ini. [rur]