Diundang DPR, 21 Negara Sharing MDGs

Surabaya, Bhirawa
Dihadiri 21 negara Asia dan Timur Tengah, Ketua DPR RI membuka sidang delegasi parlemen yang dihadiri oleh 20 negara di kawasan Asia Pasifik untuk membahas Parliamentary Event on MDGs (Millenium Development Goals) Acceleration and Post-2015 Agenda yang digelar oleh DPR RI di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (12/11).
Negara yang hadir di antaranya Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam,  India, Iran, Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Mongolia, Pakistan, Papua New Guinea, Philipina, Tonga dan Vietnam.
Ketua DPR RI Setyo Novanto ditemui usai pembukaan MDGs mengatakan bahwa waktu pencapaian MDGs hanya tersisa 415 hari dan setelah itu parlemen harus menyambut agenda pembangunan pasca 2015.”Sampai saat ini negara-negara Asia Pasifik masih menghadapi berbagai agenda pembangunan yang belum usai,”ungkapnya kepada wartawan, Rabu (12/11).
Menurutnya tantangan saat ini adalah permasalahan urbanisasi, dampak perubahan iklim dan global warming, polusi dan kelangkaan air, serta isu krusial lainnya harus menjadi perhatian serius bagi parlemen.
Kondisi pencapaian MDGs yang banyak belum tercapai di negara-negara Asias Pasifik, pada umumnya terkait tingginya tingkat kemiskinan, Angka Kematian Anak dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang sangat mengkhawatirkan, dan terbatasnya akses sanitasi dan air bersih.
Di Indonesia AKI mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup (2007), menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2012. Selain itu sebanyak 39 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses terhadap air bersih.
Politisi asal Partai Golkar ini menambahkan, ada lima perubahan paradigma utama dalam agenda pembangunan setelah MDGs yaitu mengakhiri kemiskinan ekstrim, pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi, pemerintahan yang baik dan kemitraan global.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan kegiatan ini merupakan pembelajaran dari parlemen negara lain untuk mencari solusi sejumlah permasalahan yang menghambat capaian MDGs yang telah ditetapkan PBB sejak 2000 lalu.   “Target MDGs cukup tinggi, jadi tidak semua bisa tercapai, kita saling belajar dalam pertemuan ini. DPR tentu siap berbagi pengalaman terutama bagaimana mendorong pemerintah dari aspek pengawasan dan legislasi,” ujarnya..
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen – BKSAP DPR RI  Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas partisipasi Pemprov Jatim dalam Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post-2015 Agenda, 12-13 November di Surabaya. Baginya pelaksanaan sidang parlemen internasional di daerah adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan.
“Kita hargai Pemprov Jatim cukup baik menyambut kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerahnya dalam even MDGs ini, ini peluang emas karena ada 20 negara yang hadir dalam pertemuan ini,” ujarnya.
Ia juga memberikan catatan positif karena sejumlah UKM di Jawa Timur membuka stan, memamerkan sejumlah produk kepada para delegasi. Hanya saja upaya pengenalan itu menurutnya tidak optimal.    “Iya misalnya dalam presentasi di hadapan 20 negara di Asia Pasifik seharusnya yang datang Gubernur Jatim tapi ini diwakilkan Sekda, penataan stan UKM-nya seharusnya bisa lebih menarik tidak sekadar pajangan,”ujarnya.
Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan kunjungan diadakannya acara Parliamentary Event on Millenium Development Goals (MDGs) Acceleration and Post 2015-Agenda di Surabaya yaitu dalam rangka untuk sharing antar parlemen se-Asia Pasifik dalam rangka pencapaian program MDGs.  “Kita (DPR RI) ingin sharing dari best practising parlemen lainnya, kita juga ingin tahu bagaimana meningkatkan akselerasi program MDGs di masing-masing negara delegasi,”tegasnya. [cty]