Pjs Bupati Jombang, Setiajit SH MM bersama Kepala Dinas Pertanian Jombang, Hadi Purwantoro serta pejabat lainnya saat Tanam Perdana Tembakau di Desa Tondowulan, Plandaan, Jombang, Rabu sore (09/05).[Arif Yulianto/ Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Wacana agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Jombang bisa menyerap hasil panen tembakau petani Jombang, muncul saat Penjabat sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH MM melakukan kunjungan ke Kecamatan Plandaan, Jombang yang berada di kawasan utara Brantas, Rabu sore (09/05).
Kawasan utara Brantas seperti Kecamatan Ngusikan, Kudu, Ploso, Kabuh, dan Plandaan selama ini memang di kenal sebagai sentra pertanian tembakau saat musim kemarau di Kabupaten Jombang. Setiajit mewacanakan, pentingnya intervensi pemerintah pada proses pasca panen tembakau agar petani tidak menjadi korban permainan harga yang di kendalikan pasar.
“Soal perlindungan petani, ya model hulu-hilir seperti yang ada di beras itu. Kalau di tembakau, kita kan ada BUMD yang namanya SEGER itu. Urusan modal, kalau SEGER yang pinjam, kan bisa saja melalui Bank Jatim atau bank yang lain,” ujar Setiajit saat diwawancarai Bhirawa, usai acara Tanam Perdana Tembakau Tahun 2018 di Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Jombang, Rabu sore (09/05).
Setiajit menjelaskan, modal yang dimaksud adalah modal untuk BUMD agar bisa membeli hasil panen petani tembakau Jombang. Di katakannya, selain memberikan perlindungan kepada petani, model seperti ini juga di anggap akan bisa memberikan keuntungan bagi BUMD.
“Karena keuntungannya ini jelas, resikonya paling rendah. Maka kalau menurut saya, memberikan perlindungan petani ya mudah, gerakkan BUMD yang kita miliki, lalu dia bisa membeli produksi pertanian, lalu BUMD ini nanti yang menjual ke ‘user’,” tandas Setiajit.
Jika tidak begitu, lanjut Setiajit, maka praktik permainan harga tembakau akan berpotensi terjadi saat petani Jombang panen, lagi-lagi katanya, petani yang menjadi korban. “Kalau ‘ndak’ senantiasa (harga) dimainkan, begitu ada panen, harganya diturunkan. Jadi mafianya ada di mana-mana petani ini, kasihan,” tegasnya lagi.
Sementara itu, menurut pemaparan yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Hadi Purwantoro, dua tahun terakhir, Tanam Perdana Tembakau telah di lakukan oleh Dinas Pertananian Kabupaten Jombang. “Tahun lalu, kegiatan seperti ini kita laksanakan di Desa Bendungan, Kecamatan Kudu. Merupakan salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan petani, serta ‘stake holders’ lainnya,” kata Hadi Purwantoro memaparkan.
Pada tahun 2017 lalu, papar Hadi, luas tanaman tembakau di Kabupaten Jombang mencapai 5.147 hektar yang tersebar di enam kecamatan yakni, Kecamatan Kabuh seluas 2.982 hektar, Kecamatan Kudu 645 hektar, Kecamatan Ploso 1.137 hektar, Kecamatan Plandaan 325 hektar, Kecamatan Ngusikan 43 hektar dan Kecamatan Bareng seluas 15 hektar. “Dari luas tanam tersebut, pada tahun 2017, Kabupaten Jombang memproduksi tembakau basah mencapai 57.509 ton. Atau rata-rata 11,175 ton per hektar,” tambah Hadi Purwantoro.
Pada tahun 2018 ini, target luas tanam tembakau di Kabupaten Jombang mencapai 5.292 hektar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 145 hektar di bandingkan luas tanam tembakau pada tahun 2017 yang lalu dengan target produksi 65.500 ton tembakau basah. Pada acara kali ini, sejumlah bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) diserahkan Pjs Bupati Jombang kepada kelompok tani penerima manfaat. [rif]
