Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi Bank Mandiri bersama Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menyelenggarakan ‘Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah’.
Era industry digitalisasi 4.0 terus mengalami perkembangan dan turut mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi. Hal tersebut juga terjadi di lingkungan pemerintahan khususnya untuk pengelolaan likuiditas keuangan negara yang modern dan mampu mendukung proses inklusi keuangan.
Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi Bank Mandiri bersama Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menyelenggarakan ‘Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah’. Inisiatif ini diharapkan mampu melakukan perubahan pada perilaku belanja terutama pada hal-hal transaksi tunai dengan menggunakan mekanisme uang persediaan (UP) sekaligus mempererat hubungan kerjasama Bank Mandiri dengan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Regional Transaction & Consumer Head Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Surabaya, Theresia Pratiwi Hastari mengungkapkan dalam pengelolaan likuiditas keuangan negara, Bank Mandiri mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah.
“Selain dapat digunakan untuk pembayaran belanja barang operasional dan modal dari APBN, kartu kredit pemerintah juga dapat digunakan untuk pembayaran utilitas rutin di kantor, pembelian SPBU dan tentunya untuk Perjalanan Dinas,” terangnya, Kamis (24/11).
Rangkaian acara Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diantaranya adalah pemberian Penghargaan kepada satuan kerja yang telah menggunakan KKP terbanyak untuk memicu satuan kerja yang lain agar meningkatkan penggunaan KKP tersebut. Selain itu, satuan kerja (satker) juga dilengkapi dengan Mandiri Cash Management untuk mempermudah kerja Bendahara satker dalam melakukan transaksi secara digital.[riq.ca]
