Petugas DLH Kota Mojokerto membersihkan saluran air dari endapan lumpur di kawasan Jl Gajah Mada Kota Mojokerto. [kariyadi/bhirawa]
Kota Mojokerto, Bhirawa
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto bergerak cepat mengantisipasi potensi bencana alam terutama yang disebabkan mampetnya saluran air di sejumlah Sungai di wikayahnya. Langkah yang dilakukan DLH Kota Mojokerto yakni dengan menggelar kerjabakti massal mengandeng sedikitnya 400 personil TNI – Polri. Setelah dipetakan potensi sungai yang rawan mampet, ada tiga sungai besar di Kota Mojokerto yang harus dibersihkan dari sampah dan endapan mengganggu.
Kasi Konservasi, Adaptasi dan Perubahan Iklim DLH Kota Mojokerto, Rino Aristia menyebutkan, pada akhir bulan mendatang Pemkot melalui DLH akan menggelar kerja bakti secara massal. Ditargetkan, massa sebanyak 400 orang lebih dari sejumah unsur dilibatkan dalam kerja bakti itu.
”Selain dari unsur DLH, Pemkot juga mengajak dari kepolisian dan TNI untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih sungai ini,” ungkapnya, Selasa (19/9).
Ratusan tenaga itu akan digerakkan untuk membersihkan kawasan sungai besar di Kota Onde-Onde. Diantaranya, Kali Tropodo, Kali Sinoman-Brawijaya, dan Kali Empu Nala.
”Ada 200 dari kepolisian dan 200 dari unsur TNI,” sebut Rino. Kegiatan itu digelar pada tanggal 29 September 2017.
Kerja bakti bersih kali itu untuk meningkatkan kesadaran lingkungan terutama saluran dan sungai di Kota. Praktis, kawasan Kota Mojokerto dilintasi sejumlah sungai besar dan anak sungai yang menjalar ke kampung-kampung. Kondisi sungai yang baik bakal mendukung lingkungan dan ekosistem yang baik pula. Untuk itu, DLH menargetkan kondisi sungai di kota menjadi lebih baik. Hal itu sekaligus juga mengantisipasi perubahan iklim yang tanda-tandanya kerap muncul.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Mojokerto memberi masukan agar DLH juga bersinergi dengan instansi lain dalam moment bersih-bersih sungai itu. Karena jika tidak koordinasi bakal terjadi tumpang tindih apabila OPD lain juga punya program dengan sasaran yang sama.
”Koordinasi dan sinergi harus dilakukan antar OPD, misalnya dengan Dinas Pekerjaan umum, jangan sampai tumpang tindih, ” lontar Deny Novianto anggota DPRD Kota Mojokerto asal Demokrat. [kar]
