Surabaya, Bhirawa
Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur, menggelar aksi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, bilangan Tanggulangin, Surabaya, Jumat (17/5/2019). Mereka menuntut agar Bawaslu menindak tegas sejumlah kecurangan pemilu.
Pantauan Bhirawa di lokasi massa tersebut memakai busana serba putih, berikat kepala kalimat tauhid, dan mengacungkan poster bernada protes. Beberapa di antara massa juga membentangkan spanduk bergambar Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.
Menjelang aksi berakhir, tak lupa doa pun dipanjatkan. Dalam doa tersebut, pemimpin doa meminta untuk memenangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. “Ya Allah, Menangkan 02 Ya Allah. Doa kita hanya satu, Bawaslu jujur pada rakyat,” ucapnya.
Koordinator aksi, Ustaz Choirudin mengatakan dalam aksi ini pihaknya ingin menyampaikan sejumlah catatan temuan kecurangan dalam gelaran Pemilu dan Pilpres 2019.
Pemilu 2019, kata Choirudin, telah menorehkan sejumlah catatan yang memprihatinkan. Dan menjadi sejarah kelam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan kecurangan itu dilakukan begitu masif dan terstruktur.
“Kecurangan tersebut dilakukan, mulai dengan melibatkan aparat penegak hukum, BUMN, dan pegawai pemerintahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden,” kata Choirudin di sela aksi.
Bahkan, saking banyaknya, pihak Choirudin pun mengkategorikan sejumlah kecurangan tersebut menjadi tiga. Yakni Pra Pemilu, Pemilu, dan Pasca Pemilu.
“Yang pertama pra pemilu. Adanya DPT ganda, invalid dan manipulatif. Tertangkapnya ratusan ribu amplop yang dislapkan untuk serangan fajar. Ditemukannya surat suara yang diduga sudah tercoblos ke salah satu paslon,” kata dia.
Lalu yang kedua yakni saat Pemilu, ia menyebut pihaknya menemukan dugaan adanya surat suara yang diduga dicoblos oleh petugas, yang tak netral. Kemudian adanya intimidasi saat hari pencoblosan.
“Adanya surat suara yang dicoblos oleh petugas dan kepala desa atau klebun. Banyaknya TPS yang tidak netral. Dan masyarakat yang akan mencoblos merasa
terintimidasi karena ditempatkan di rumah kepala desa yang pro salah satu paslon dan kader partai,” ujarnya.
Kemudian pasca pemilu, masyarakat kata Choirudin mengalami penggiringan opini yang dilakukan oleh media massa, lembaga survei, dan situng KPU. Serta tak terbukanya para penyelenggara pemilu yang disebut tak mau menunjukam C1 plano dan formulis C7.
“Pasca Pemilu. Adanya penggiringan opini oleh media massa melalui pengumuman Quick Count dan Situng KPU bahwa paslon no. 01 sudah menang. Tidak terbukanya penyelenggara pemilu dengan tidak menempelkan c1 plano, dan tidak terbukanya petugas KPU dengan menolak membuka formulir C7 untuk melihat ada tidaknya penggelembungan suara,” jelasnya.
Belum lagi, kata dia, adanya keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak keluarga. Lebih dari 600 petugas penyelenggara Pemilu wafat. Dan lebih dari 3000 orang lainnya dirawat. (geh)
Choirudin, FUI Jatim menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak ditetapkannya Presiden-wakil Presiden periode 2019-2024, yang dihasilkan dari kecurangan dan manipulasi suara rakyat.
2. Menuntut dibentuknya Tim Pencari Fakta atas wafatnya ratusan penyelenggara pemilu. Agar di masa depan kejadian ini tidak terulang lagi
3. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktifis yang berbeda pandangan dengan Pemerintah.
4. Menuntut dibatalkannya MOU terkait proyek 0BOR (One Belt One Road) di Indonesia. Yang berpotensi memperlemah kedaulatam ekonomi dan politik RI.
