Dolly-Jarak Ditutup Bertahap Usai Deklarasi

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya memastikan tidak akan melakukan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak secara seketika. Pasalnya, penutupan lokalisasi Dolly-Jarak yang akan didahului dengan deklarasi alih fungsi wisma dan alih fungsi PSK akan dilakukan secara bertahap  sampai waktu yang tidak ditentukan.
“Jadi penutupan Dolly-Jarak tidak serta merta mengusir dan menutup wisma serta mematikan aliran listrik. Tapi secara paralel dan bertahap melalui pendekatan serta pembicaraan yang akan terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan penghuni lokalisasi,” kataSekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan di DPRD, Senin (16/6).
Dijelaskan Hendro, nantinya setelah lokalisasi Dolly-Jarak telah dideklarasikan ditutup maka sudah tidak ada legalitas terhadap lokalisasi tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi praktik prostitusi di lokalisasi Dolly-Jarak.
Dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 1999 tentang bangunan tidak boleh untuk asusila diberlakukan di lokalisasi tersebut. Jika ada pelangaran Perda maka bisa dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku, baik untuk pelaku maupun untuk orang yang datang (tamu).
“Yang jelas, kita telah sepakat di Surabaya tidak lagi ada lokalisasi prostitusi setelah Dolly-Jarak resmi ditutup nantinya,” ucap Hendro Gunawan.
Menurut Kabag Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser menambahkan deklarasi pengalifungsian lokalisasi Dolly-Jarak di Islamic Center, Dukuh Kupang Rabu besok dipastikan bakal dihadiri warga asli kawasan Dolly dan Jarak.
”Pada 18 Juni akan ada deklarasi di Islamic Center yang akan dihadiri warga asli terdampak dan akan melakukan deklarasi. Rencananya Menteri Sosial akan hadir,” kata Fikser.
Menurut mantan Camat Sukolilo ini, sesudah deklarasi pada 18 Juni nanti Pemkot Surabaya tidak langsung melakukan tindakan penutupan dan melarang adanya aktivitas di lokalisasi Dolly-Jarak.
Namun Pemkot Surabaya tetap pada komitmen awal di mana pada bulan puasa aktivitas di lokalisasi harus tutup. ”Tidak langsung ditutup, aktivitas di sana akan tetap ada hingga menjelang bulan puasa,” kata pria asli Papua ini.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan pihaknya masih belum berhasil melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas terkait soal rencana penutupan lokalisasi Dolly-Jarak.  ”Padahal deadline penutupan tinggal 2 hari lagi yakni 18 Juni 2104. Kami sudah berusaha memanggil dinas-dinas terkait, sesuai hasil pertemuan kita minggu lalu, namun masih belum berhasil, karena tidak ada yang hadir,” kata Masduki Toha didampingi H Junaedi, Ine Listyani, Sudarwati Rorong, Yayuk Puji Rahayu dan Ninuk.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan pesangon bagi 311 mucikari yang ada di lokalisasi Dolly dan Jarak uangnya sudah ada di brankas. Total anggaran yang sudah disiapkan Pemprov Jatim mencapai Rp 1,5 miliar yang akan dibagikan ke setiap mucikari, per orang mendapat Rp 5 juta.
“Anggarannya sudah saya tandatangani dan sekarang sudah turun. Tinggal nanti membagikan setelah 18 Juni. Untuk bantuan kepada PSK, pemprov tak ikut mengalokasikannya karena sudah ditanggung Kementerian Sosial (Kemensos),” ungkap Pakde Karwo, panggilan karibnya.
Menurut dia, kemungkinan jumlah anggaran itu akan tambah tak hanya sebesar Rp 1,5 miliar. Sebab pemprov akan terus mendukung Pemkot Surabaya selaku eksekutor penutupan Dolly dan Jarak. Pemprov tak bisa lebih jauh melangkah, sifatnya hanya mendukung dan memberikan bantuan anggaran.
Sementara itu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (BEM ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) menggelar aksi mendukung penutupan lokalisasi Dolly di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (16/6).
Presiden BEM ITS, Mukhlis di sela-sela aksi mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang ingin mengubah kawasan Dolly – Jarak menjadi lebih terpandang dan bermartabat. Mereka juga berharap setelah penutupan lokalisasi ini diharapkan PSK tidak menyebar ke berbagai kota yang ada di Jatim. ” Kami juga meminta agar pemkot serius memperhatikan nasib warga terdampak di sekitar lokalisasi. Pemkot juga harus bekerjasama dengan berbagai pihak dalam penerapan rencana pasca penutupan jangka panjang, dan pemprov bisa mengawal Jatim bebas dari prostitusi,”  kata Mukhlis yang juga mahasiswa Teknik Industri ini. [dre.geh.iib]