Dongkrak Indeks Pembangun Pemuda

Kepala Biro Kesos Setdaprov Jatim Hudiyono didampingi Kabag Dikporabudpar Biro Adm Kesos Setdaprov Jatim Hadi Wawan saat menggelar rakor tim koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan.

(Pemprov Inisiasi EJYID Jatim Masih Tertinggal di Peringkat 13 Nasional)

Pemprov Jatim, Bhirawa
Sinergi lintas sektoral diperlukan dalam mendongkrak pembangunan yang berpihak pada kepentingan pemuda. Tak terkecuali bagi Provinsi Jatim yang memiliki tantangan berat terhadap pembangunan pemuda.
Sebab, berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jatim masih berada di peringkat ke-13 secara nasional dengan nilai rata-rata 50,67.
Menghadapi tantangan itu, Pemprov Jatim menginisiasi lahirnya East Java Young Integration Dashboard (EJYID). Kabag Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim Hadi Wawan menjelaskan, EJYID merupakan konsep besar dalam mengintegrasikan pembangunan pemuda.
Melalui dashboard ini, pembangunan kepemudaan tidak hanya ditangani oleh satu OPD teknis saja, melainkan sinergi dari berbagai OPD.
“Dashboard ini akan menjadi ruang kordinasi lintas sektor yang melibatkan OPD-OPD yang terkait dengan kepemudaan di Pemprov Jatim. Karena setidaknya lebih dari 20 OPD di Pemprov Jatim ini bersentuhan dengan layanan berbasis kepemudaan,” tutur Hadi saat dikonfirmasi kemarin, Selasa (26/11).
Misalnya sektor kesehatan, sejauh ini kerap melakukan sosialisasi HIV/AIDS, pengobatan gratis dan sebagainya. Tetapi program-program itu tidak pernah dilakukan cluster secara spesifik untuk kaum muda.
“Contoh lain, ada OPD yang memiliki pelatihan kewirausahaan pemuda tetapi kesulitan dari sisi permodalan. Sementara OPD lain memiliki akses untuk modal tetapi kesulitan menemuka sasaran untuk kelompok pemuda,” kata Hadi.
Melalui dashboard tersebut, lanjut Hadi, diharapkan layanan terhadap kelompok pemuda akan terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga, masing-masing OPD akan memiliki kontribusi yang jelas dalam meningkatkan IPP Provinsi Jatim.
“Indikator IPP ini banyak sekali, mulai faktor kesehatan, pendidikan, gender dan sebagainya. Dan ini tidak bisa ditangani oleh Dispora sendirian,” tutur dia.
Di sisi lain, persepsi tentang kepemudaan juga perlu diluruskan kembali. Sebab, dalam UU 40 tahun 2009, rentang usia pemuda itu disebut antara 16 – 30 tahun.
Sementara keberadaan organisasi kepemudaan (OKP) rentang usianya mayoritas sudah di atas 30 tahun. Hal ini menurutnya, perlu dipahami bersama apakah OKP yang harus menyesuaikan rentang usia yang diatur, atau regulasi yang perlu dibenahi.
“Di Jatim sendiri sampai hari ini belum ada Perda yang mengatur tentang kepemudaan. Karena itu, kita berharap melalui EJYID ini akan terlahir keputusan gubernur atau peraturan gubernur sebagai payung hukum pelayanan kaum muda,” pungkas Hadi. [tam]

Rate this article!
Tags: