Dorong Anggaran Drainase Kurangi Genangan Banjir

DPRD Surabaya ,Bhirawa
Untuk terus mendorong pemerintah kota mengurangi genangan air yang masih terjadi di musim hujan, Komisi D berupaya  mensupport Pemkot agar anggaran perbaikan drainase di semua titik kota, khususnya yang kerap terjadi genangan diperbesar.
“Setiap tahun kita menganggarkan penyelesaian genangan air, untuk mengurangi titik genangan. Perbaikan drainase itu kita inkludkan dengan perbaikan pedestrian, agar tidak kerja dua kali,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Jumat (4/125).
Untuk tahun anggaran 2015, ungkapnya, proses pengerjaan perbaikan drainase masih berjalan di sejumlah titik. Dia menyebut, seperti di Jalan Semarang, Jalan Sulawesi, Pandegiling, Petemon, dan di kawasan lainnya.
Sehingga di musim hujan kali ini, tambah Syaifuddin, masih dimungkinkan terjadi genangan. “Kalau genangan masih terjadi. Tapi dengan perbaikan drainase, dan memaksimalkan rumah pompa yang ada, kita optimis titik-titik genangan akan makin berkurang,” ujar Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga minta pembersihan saluran terus dilakukan. Tujuannya, semua saluran air di Surabaya bisa terkoneksi dari hulu sampai ke hilir, sehingga tidak ada aliran air mandek yang bisa jadi penyebab banjir.
Khusus di Surabaya Barat yang jadi langganan banjir tiap tahun akibat luapan air Kali Lamong, tambah Kaji Ipuk, sudah dilakukan antisipasi. Di antaranya melakukan penguatan tanggul bekerja sama dengan pemerintah pusat.
“Akses jalan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Benowo, khususnya jalan menuju GOR Bung Tomo, sudah ada pekerjaan peninggian jalan di tahun ini. Sehingga kalau terjadi banjir di sana, tidak akan mengganggu lalu lintas,” terang dia.
Selain itu, imbuhnya, pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Surabaya juga melakukan peninggian jalan, mengerjakan normalisasi saluran, serta pembuatan bozem untuk penampungan air.
Khusus penanganan banjir di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya, Komisi C sudah ‘memaksa’ Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk menggandeng pemerintah kota. Sebab, di musim hujan, di daerah sekitar kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, hampir dipastikan selalu terjadi banjir.
Untuk saat ini, sebut Ipuk, penanganan banjir lebih krusial ketimbang yang lainnya terkait pengembangan wilayah kaki jembatan Suramadu.
“Komisi C sudah minta BPWS berkoordinasi dengan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, untuk secepatnya menangani masalah banjir di kawasan Suramadu,” ungkapnya.
Selama ini, tambah dia, Pemkot Surabaya tidak menangani persoalan banjir di kawasan pantai tersebut. Sebab, kawasan itu menjadi kewenangan BPWS, lembaga yang bertugas mempercepat pembangunan daerah di sekitar Jembatan Suramadu.
Oleh karena tahun ini BPWS belum menganggarkan penanganan banjir di kaki Suramadu sisi Surabaya, jelas Kaji Ipuk, maka BPWS harus menggandeng pemkot untuk mengatasi banjir yang dikeluhkan warga setempat.
“Sudah ada kesepakatan sinkronisasi program penanganan banjir antara BPWS dengan Pemkot Surabaya,” ungkapnya. [gat]