Ketua KPU Batu, Rochani (baju hitam), saat menerima para aktivis KBD saat mendatangi gedung KPU Batu untuk menyampaikan aspirasinya.
Kota Batu, Bhirawa
Para anggota Komunitas Batu untuk Demokrasi (KBD) mendorong KPU Kota Batu untuk dilakukannya dialog dan cara-cara penyelesaian yang baik ketika ada perbedaan sikap di antara stakeholder Pilkada. Dan KBD siap mensupport terlaksananya demokrasi yang bagus dalam Pilkada Batu 2017. Namun dipastikan KBD tidak ikut campur dalam penyelenggaraan Pilkada secara teknis.
Ketua KBD, Bagyo Prasasti menjelaskan, adanya perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar. Karena itu tidak perlu berlanjut ke konflik. Dan sebagai elemen netral, KBD yakin bisa mempertemukan stakeholder yang bersitegang guna duduk bersama di ruang diskusi.
“Kami mendorong adanya dialog dan cara-cara penyelesaian yang baik seandainya nanti ada perbedaan sikap diantara stakeholder Pilkada,” ujar Bagyo, yang pernah dua kali menjabat sebagai komisioner KPU, Minggu (19/6).
Dalam keanggotaan KBD, hampir seluruh anggota Parpol ada di dalamnya, termasuk seluruh unsur agama juga ada. Namun demikian ketika duduk sebagai KBD, masing- masing sudah berkomitmen untuk menanggalkan atribut partai. Dan masing- masing akan mengkampanyekan di komunitasnya agar Pilkada sukses.
“Seluruh elemen masyarakat harus mensupport juga, kita punya kewajiban moral yang sama untuk mendukung suksesnya Pilkada, sesuai dengan tupoksi dan porsinya masing-masing,”tambah Bagyo di hadapan komisioner KPU dan staff.
Anggota KBD, Catur Heru Wibowo, menambahkan, mereka akan membantu KPU dan Panwaslih guna menyosialisasikan ke masyarakat, baik tahapan pelaksanaan Pilkada, maupun ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang yang baru.
“Kami berpesan ke KPU agar menjaga marwah demokrasi dengan menyelenggarakan Pilkada sesuai tupoksi. Dan kami akan mensupport guna keberhasilan pesta demokrasi tahun depan itu,”ujar Heru.
Sementara, Ketua KPU Batu, Rochani,merespon positif ajakan dan dukungan KBD. Ke depan, Rochani tetap menginginkan agar elemen masyarakat ini turut membantu penyelenggaraan Pilkada agar berjalan lancar.
“Kalau mau bergabung jadi penyelenggara, minggu depan sudah dibuka pendaftaran PPK. Kalau mau jadi pemantau, nanti kita buka pendaftaran untuk akreditasi pemantau,” jelas Rochani.
Ditambahkan Ketua Panwaslu, Salma Safitri, yang ikut hadir di ruangan, seluruh tanggung jawab kecurangan yang dilakukan selama Pilkada akan dialamatkan kepada mereka. Karena itu Panwaslu berkomitmen untuk tetap kukuh pada undang-undang dan kode etik yang ada.
“Kami akan berusaha keras agar 200 ribu masyarakat yang terdampak Pilkada ini bisa sejahtera pasca pemilihan, karena Pemilu dijalankan dengan benar sesuai ketentuan,”ujar Salma. [nas]
