Ibu – ibu saat melakukan simulasi sosialisasi program KB dalam rangka penilaian KB Award 2015.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim terus berupaya mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih kreatif, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan bidang program Keluarga Berencana (KB). Salah satunya adalah dengan menggelar Keluarga Berencana Award.
Melalui kegiatan ini juga diharapkan bisa memberi kesempatan kepada Kabupaten/ Kota untuk unjuk prestasi dari hasil pelaksanaan pembangunan Keluarga Berencana (KB).
“Kami juga bisa mengukur komitmen, konsistensi dan political will Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana (KB),” kata Kepala BPPKB Provinsi Jatim Dra Tutut Herawati MM saat dihubungi Bhirawa terkait pelaksaanaan KB Award 2015, Rabu (30/12) kemarin.
Menurut Tutut, kegiatan persiapan dan penilaian sudah dilakukan sejak Oktobetr yang lalu dan hasilnya juga sudah diumumkan bersamaan dengan puncak Peringatan Hari Ibu dan Hari Kesetiakawanan Nasional tahun 2015 yang di Gedung Negara Grahadi beberapa waktu lalu.
“Bapak Gubernur sudah berkenan untuk menyerahkan penghargaan kepada penerima KB Award 2015,” kata Tutut.
Menurut penilaian dari Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur, Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih predikat terbaik I disusul Kabupaten Gresik PredikatTerbaik II Kabupaten Bondowoso Terbaik III dan Kota Surabaya Terbaik IV.
Kabid Keluarga Berencana BPPKB Jatim Umi Yunianti menambahkan rangkaian Lomba Keluarga Berencana (KB) Award Provinsi JawaTimurtahun 2015 diawali dari penilaian administrasi profil Pembangunan Program KB Kabupaten Kota peserta lomba, penilaian hasil paparan/presentasi profil dan dilanjutkan dengan penilaian lapangan.
Lebih lanjut menurut Umi, Kesuksesan pembangunan program Keluarga Berencana (KB) akan memberikan beberapa dampak positif pada kehidupan masyarakat di antaranya mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
“Selain itu membuka akses kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan reproduksi melalui Program KB dari pemanfaatan obat dan alat kontrasepsi terutama bagi kelompok miskin, yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah,” jelas Umi lagi. [why]
