Dorong Kompetensi Literasi Digital

Saat ini segala akses untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi bisa sangat mudah didapatkan secara cepat dan mudah oleh kita publik. Itu artinya, menandakan bahwa sekarang ini perkembangan teknologi sudah semakin berkembang pesat. Dan, ada yang perlu kita pahami dan ingat bersama bahwa masifnya penggunaan internet di Indonesia mengandung berbagai risiko. Beberapanya seperti penipuan online, hoaks, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya.

Realitas tersebut, bisa dibuktikan oleh Survei yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center terkait berita bohong atau hoaks menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyebarkan hoaks. Dalam survey tersebut, sebanyak 11,9% responden mengakui telah menyebarkan hoaks pada 2021. Persentase tersebut naik 11,2% dari tahun 2020, (Kompas, 19/7/2022).

Itu artinya, masifnya penggunaan internet di negeri ini perlu diimbangi dengan komptensi atau kemampuan dalam berliterasi digital. Pasalnya, literasi digital akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif. Sehingga, mereka tidak akan mudah tertipu yang berbasis digital seperti menjadi korban informasi hoaks. Oleh sebab itu, literasi digital sangat diperlukan sebagai acuan agar lebih terarah dalam penggunaan teknologi yang semakin berkembang, dan sekaligus sebagai barometer penggunaan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif.

Bahkan, di era digital saat ini kesopanan idealnya harus lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Pasalnya, behavior orang yang main sosial media sangat tergantung pada penggunanya. Sehingga, behavior itulah yang dapat membedakan baik dan buruk. Sejauh apapun seseorang mempunyai berbagai macam sosial, haruslah tetap beretika. Pentingnya etika bermedia sosial adalah untuk menghindari kesalahpahaman di media sosial dan etika ada untuk menghindari dari konflik. Semua itu, tentu bagian dari pilar Digital Culture sebagai wujud ke-Indonesiaan (Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika) di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara.

Ani Sri Rahayu
Dosen PPKn dan Trainer P2KK Universitas Muhammadiyah Malang.

Rate this article!
Tags: