Dorong KPU Ciptakan Pemilu 2024 Ramah Disabilitas

Perhelatan Pemilu 2024 di Indonesia sudah semakin dekat. Terbukti, sekarang sudah banyak calon kepala daerah (cakada), calon legislatif (caleg) hingga calon presiden (capres) yang sudah mempromosikan diri lewat berbagai alat kampanye. Namun banyak keresahan yang dirasakan para penyandang disabilitas yang merasa takut kehilangan momen menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya kurangnya fasilitas pendukung saat mereka akan menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Realitas tersebut, meski tersikapi secara bijak oleh pemerintah. Pasalnya, sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu.

Merujuk dari regulasi tersebut, maka sudah semestinya berbagai kesulitan dan keluhan penyandang disabilitas terkait akses yang belum merata dalam penyelenggaraan pemilu bisa terselesaikan oleh KPU. Terlebih dari data penyandang disabilitas tercatat di KPU RI Sebanyak 1.101.178 orang penyandang disabilitas dipastikan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 karena sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah pemilih penyandang disabilitas ini 0,54% dari total 204 juta lebih pemilih, dan selanjutnya tercatat KPU menetapkan 204.807.222 warga sebagai pemilih atau masuk DPT Pemilu 2024. Jumlah pemilih naik sekitar 12 juta dibandingkan DPT Pemilu 2019 sebanyak 192.866.254 pemilih, (Kompas, 19/9/2023).

Berangkat dari data tersebut, maka sudah semestinya berbagai potensi kesulitan dari penyandang disabilitas, beserta keluhannya dalam pemilu dari tahun ke tahun bisa teratasi. Dan, akses yang belum merata untuk masing-masing kebutuhan kelompok tertentu dari disabilitas bisa teratasi. Termasuk, pihak penyelenggara pemilu perlu memahami kebutuhan pemilih mulai dari TPS yang aksesibel, hingga pendataan pemilih penyadang disabilitas di lapangan yang belum inklusif.

Berlinda Galuh P. W
Dosen MKWK Pancasila dan PKn Univ. Muhammadiyah Malang.

Tags: