Saat ini kemandirian pangan menjadi faktor yang sangat penting bagi setiap negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Penyediaan pangan menuju kemandirian pangan memang suatu upaya yang tidak mudah diwujudkan. Dibutuhkan peta jalan yang disusun bersama dan komitmen untuk mewujudkannya. Terlebih, negeri ini sejatinya memiliki bahan pangan lokal yang sangat beragam.
Kenyataan itu, tentu sebuah kelebihan dari kekayaan alam pertanian yang memberikan kesadaran melalui makanan warisan budaya, dengan mengurangi ketergantungan impor. Salah satunya melalui pengelolaan bahan pangan berbasis lokal. Sehingga, menjadi hal yang logis jika pemerintah perlu melakukan upaya dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi olahan pangan lokal yang ada di negeri ini. Pasalnya, sangat disayangkan apabila produk pangan lokal tidak terserap.
Terlebih, produk pangan lokal ini sudah diolah, sehingga sudah semestinya bahan pangan lokal perlu dimanfaatkan secara optimal. Aneka pangan lokal memiliki kaya manfaat dan baik bagi kesehatan, karena minim gluten. Jika menilik pada skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2022 yang mencapai 92,9, angka tersebut meningkat 5,7 poin dari tahun 2021 sebesar 87,2 (dengan AKE 2.100 kkal kap hari). Tren tersebut tentu perlu menjadi sinyal bahwa di tengah-tengah masyarakat masih dibutuhkan peningkatan kualitas konsumsi pangan. Terlebih, berdasarkan PPH, masyarakat masih berlebih mengkonsumsi karbohidrat, minyak, dan lemak. Sementara konsumsi kekurangan sayur dan buah, kacang-kacangan, dan umbi-umbian masih tercatat rendah. Padahal, selain itu peran pangan hewani, kacang-kacangan, terutama sayur dan buah sangat nyata dan penting dalam menentukan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia
Berangkat dari kenyataan itulah maka sudah semestinya pemerintah perlu memanfaatkan ragam kuliner nasional agar bisa memanfaatkan bahan pangan lokal. Tentunya dengan tetap memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Oleh sebab itu, lewat semangat B2SA kuliner nusantara berbasis pangan lokal ini bisa berpotensi menjadi sebuah inovasi baru. Dan upaya mewujudkannya tentu tidak bisa dilakukan oleh satu dua institusi saja, atau hanya pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari semua stakeholder.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
