Dorong Pelaku UMKM Migrasi ke Pembayaran Digital

Seminar Lets go Global untuk memotivasi pelaku UMKM bermigrasi ke pembayaran digital. (supriyanto/bhirawa)

Seminar Lets go Global untuk memotivasi pelaku UMKM bermigrasi ke pembayaran digital. (supriyanto/bhirawa)

Malang, Bhirawa
Masuknya Layanan Keuangan Digital (LKD) yang dicanangkan pemerintah pada 2011 di beberapa daerah percobaan, ternyata masih menemui sejumlah kendala. Di Malang Raya (Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu), masyarakat yang menggunakan LKD juga masih rendah.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Malang, Dudi Herawadi  di Universitas Widya Gama Malang, Sabtu (14/5).
Dalam seminar yang digelar oleh De Tanjung Community dengan tajuk Let’s Go Global tersebut, Dudi mengakui walaupun Malang yang penduduknya tergolong cerdas, namun LKD belum bisa secara penuh dikembangkan.
“Masyarakat Malang adalah masyarakat cerdas. Bagaimana tidak, banyak universitas ada di sini. Cerdas yang dimaksudkan ini ialah cerdas IT. Tetapi Hanya kurang tersinergikan. Mestinya mudah untuk dikembangkan itu (LKD),” ungkap Dudi. Namun, adanya LKD ini dikatakan Dudi juga bisa mengubah uang fisik menjadi uang elektronik. Jelas, hal ini bisa menjaga kestabilan nilai rupiah. LKD sendiri untuk wilayah Jawa Timur baru diuji coba di Kota Pasuruan.
Hasilnya, Dudi memaparkan, bahwa sudah ada masyarakat pra sejahtera yang sudah naik kelas dalam hal perekonomian. Diakui dia tidak ada sosialisasi khusus, semua dilakukan langsung dari bank sentral.
“BI (Bank Indonesia) ini sebagai regulator program LKD. Program ini dijalankan oleh semua bank pemerintah di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Dwi Mukti Wibowo , Humas BI Pusat, menambahkan, LKD ini memang masih yang paling baik diterapkan oleh pelaku UMKM. Karena, menurut dia, akan memberikan kemudahan dalam setiap transaksi.
“Pelaku UMKM ini banyak ya, maka dari itu lebih bagus kalau diprioritaskan dari UMKM. Serta akan mempermudah koneksi dengan industri perbankan,” imbuh dia. Selain itu, LKD yang dikembangkan BI yg berbasis telekomunikasi merupakan terobosan yg dilakukan BI untuk memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan melakukan aktivitas dalam bertransaksi.
Pihaknya berharap adanya aktivitas transaksi juga ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di pelosok negeri diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat itu, sehingga pada saatnya nanti masyarakat dapat memenuhi persyaratan minimum yang harus dipenuhi jika ingin menjadi nasabah bank.
“Ke depan seluruh penyaluran Bantuan Sosial dari pemerintah akan dilakukan melalui LKD, termasuk juga penyaluran Dana Desa,” tegas Dwi.
Saat penyaluran Dana Desa tahun 2015 lalu saja, masih ditemukan 30 persen pemerintah desa yang harus menggotong sekarung uang dari bank untuk di bawa ke desanya. Tentu hal ini beresiko dan mengundang kejahatan. [sup]

Tags: