Dorong Pemkot Buat Tim Berantas Pungli

DPRD Surabaya,Bhirawa
Hangat program pembersihan praktik Pungli(pungutan Liar,red), Komisi A mendorong pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan pemerintah kota Surabaya.
Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, menyebut berdasarkan temuan Ombudsmen RI masih ada pungutan liar di tingkat keluarahan dan  kecamatan. Meski pemerintah kota telah menindaklanjuti dengan pemberian sanksi dan pengetatan aturan soal pelayanan publik. Namun menurutnya, bukan berarti tidak ada pungutan sama sekali.
“Kalau nol persen tidak, karena masih ada aduan ke komisi A soal pungli itu,” terangnya. Senin ( 24/10)
Politisi Partai Demokrat ini mendukung  pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli seperti yang dilakukan di Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, asalkan tak melanggar aturan yang ada. Mengenai nama, bisa bermacam-macam, mulai dari Tim Sapu Bersih Pungli, atau Anti Pungli.
“Yang pasti pemerintah daerah memerangi pungli yang ada,” paparnya
Herlina menegaskan, pembentukan Satgas Sapu bersih pungli, selain bertujuan untuk optimalisasi pelayanan masyarakat, juga untuk memberantas pungli yang masih ada.
“Jadi saya kira sah-sah saja dibentuk (Tim Berantas Pungli),” tegas anggota dewan yang sudah menjabat selama dua periode ini.
Herlina  mengakui, selama ini pemerintah kota juga sudah menciptakan system pelayanan secara on line guna meminimalisir  tatap muka antara masyarakat dengan pejabat yang ada, yang mengarah pada praktek pungli maupun KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tetapi, system yang berjalan tersebut tetap harus dimonitor dengan baik.
“Pemkot kan punya PPNS dan Inspektorat yang bisa menjalankan fungsi itu,” paparnya
Untuk itu, Herlina menyatakan, Tim Sapu Bersih Pungli bisa berasal dari dua innstitusi tersebut (PPNS dan Inspektorat), atau institusi lain. Namun, karena keterbatsan SDM, ia berharap pemerintah kota mengoptimalkan SDM yang ada. [gat]