Dorong Percepatan Penurunan Stunting

Salah satu masalah penting dalam membangun masa depan manusia (SDM) disetiap negara adalah stunting. Masalah stunting merupakan suatu kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Logis adanya, jika setiap negara di dunia termasuk Indonesia terus menyorotin dan berusaha menekan angka stunting ini. Pasalnya, tingginya angka stunting ini berpotensi membahayakan nasib bangsa ke depan, dari sisi pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan ekonomi.

Oleh sebab itulah, pemerintah perlu terus berupaya melakukan intervensi guna mempercepat penurunan kasus stunting di sejumlah wilayah. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 angka prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 24.4% atau 5.33 juta balita. Sedangkan target penurunan stunting yang diharapkan pemerintah adalah di bawah 14% pada tahun 2024. Angka yang sangat tinggi ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak untuk bekerjasama menurunkan angka stunting di negeri ini.

Berbicara mengenai upaya penurunan stunting keterlibatan semua desa melalui Sustainable Development Goals (SDGs) sangat urgen diperlukan. Begitupun, kehadiran inovasi daerah yang memanfaatkan kearifan lokal dan menyesuaikan dengan berbagai karakteristik wilayah setempat menjadi penting. Inovasi daerah penting karena setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Termasuk perubahan perilaku masyarakat juga salah satu poin yang penting perlu diwujudkan. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat membutuhan dukungan yang sangat kuat dari semua pihak. Itu artinya, semua pihak harus bahu membahu bersama menurunkan angka stunting dengan cara memastikan pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi.

Salah satunya, dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai stunting dan upaya pencegahannya. Dengan demikian, harapannya masyarakat akan memiliki kesadaran untuk memberikan makanan bergizi pada anak-anaknya. Terlebih, Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut tentu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui aksi nyata pelaksanaan program dan kegiatan yang konvergen dan terintegrasi.

Asri Kusuma Dewanti
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Rate this article!
Tags: