Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti rakor secara virtual didampingi Forkopimda di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemerintah tidak hanya dihadapkan pada usaha promotif, preventif dan kuratif dalam penanganan Covid-19. Seiring dengan itu, kontraksi ekonomi membutuhkan usaha ekstra agar ekonomi dapat segera pulih kembali.
Hal tersebut menjadi pembahasan serius antata pemerintah pusat dengan daerah dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual kemarin, Kamis (27/8). Dalam rakor tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekdaprov, dan sejumlah kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dari Gedung Negara Grahadi.
Gubernur Khofifah mengatakan, rakor bersama Menkopolhukam dan Mendagri Tito Karnavian itu membahas ijhtiar untuk maksimalisasi, realisasi anggaran. Penekanan dari sekian banyak narasumber adalah program dapat terealisasikan dengan cepat, tepat dan akuntabel. Menurutnya pergerakan ekonomi harus segera didorong supaya situasi ekonomi yang sempat mengalami kontraksi bisa segera positif pertumbuhannya.
“Di Jawa ini seluruh provinsi mengalami kontraksi ekonomi pada triwulan ke-2. Nah, Jatim kontraksinya 5,90 persen. Itu pun terendah di Jawa,” tutur Khofifah.
Pihaknya berharap, ketika ada spending dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota ada pergerakan ekonomi lebih signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi supaya bergerak positif. Selain itu Pak Mahfud juga menyampaikan upaya pengendalian Covid-19 harus berseiring dengan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, Covid-19 merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, dengan masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa maka kepatuhan terhadal protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah harus diutamakan. “Pemerintahan ada dua kebijakan yang harus dilakukan, pertama, tetap memerangi dan menanggulangi Covid-19. Sedangkan yang kedua adalah memulihkan secara pelan-pelan kehidupan bernegara, berbangsa bermasyarakat dalam seluruh aspek kehidupan,” jelasnya.
Mahfud mengatakan saat ini negara berada diambang resesi. Meski demikian menurutnya resesi bukanlah krisis ekonomi. “Resesi itu tidak selalu berarti krisis ekonomi atau pangan. Maka harus bekerja agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh. Sementara itu pemerintah harus menyiapkan vaksin maupun alat kesehatan agar masyarakat masih bisa bekerja ditengah pandemi Covid-19,” katanya.
Selain itu masyarakat juga harus mendukung program pemerintah untuk penanggulangan Covid-19. Artinya tidak berkumpul yang membuat kerumunan atau tidak menggunakan masker. “Memang saat ini orang yang berkumpul tidak menggunakan masker tidak ada hukumnya, tapi bisa diakali dengan menggunakan pasal melawan petugas pemerintah,” ujarnya.
Semenatara itu Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo mengatakan, pemerintah belum berani menetapkan status akhir bencana. Menurutnya saat ini semuanya masih misteri dan masih dalam proses mencari obat yang diakui secara nasional maupun internasional. “Bencana non alam Covid-19 masih terus berlangsung selama World Health Organization (WHO) masih menetapkan status pandemi global,” katanya.
Lebih lanjut Doni mengatakan perlu daya tahan untuk menghadapi proses yang kemungkinan masih cukup berat dan panjang. Menurutnya masyarakat harus mampu beradaptasi dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. “Selain itu kolaborasi pentahelix menjadi program prioritas gubernur maupun kepala daerah,” tuturnya.
Doni menambahkan kepala daerah harus memiliki komitmen tentang kewajiban sebagai aparatur negara. Bukan sekedar mengedepankan faktor kesehatan tapi juga faktor ekonomi sosial. “Saat ini jutaan warga negara menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Jika demikian, maka kehidupan mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan pemenuhan gizi. Sehingga apabila daya tahan tubuh mereka lemah, akan rentan terpapar Covid-19,” terangnya.
Menurut Doni, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ia mengimbau agar kepala daerah terus mengikuti perkembangan kasus di daerah masing-masing. “Sehingga bisa menjadi patokan untuk menekan angka persebaran dan angka kematian warga maupun tenaga kesehatan,” katanya. [tam]
