Ketua DPC PKB Kab Malang H Ali Ahmad (kiri) usai dilantik sebagai Anggota DPR RI pada beberapa bulan lalu
Kabupaten Malang, Bhirawa
Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Malang tidak membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Malang, periode 2019-2024, yang akan digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang pada 2020 mendatang.
Hal ini telah disampaikan, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, yang kini juga menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Ali Ahmad atau biasa dipangil Gus Ali, Senin (4/11), kepada wartawan. Menurutnya, PKB Kabupaten Malang tidak ikut-ikutan partai politik (parpol) lain yang telah membuka pendaftaran Bacabup-Bacawabup Malang, yang akan digelar pada 2020. “Kami sudah sosialisasikan kepada seluruh pengurus, baik itu di tingkatan DPC maupun Pimpinan Anak Cabang (PAC), agar semua kader bisa mengetahuinya,” ujarnya.
Alasan DPC PKB tidak membuka pendaftaran Bacabup-Bacawabup Malang, tegas dia, karena PKB mengutamakan kadernya yang sudah berbuat sesuatu untuk Kabupaten Malang. Selain itu, kader yang kita siapkan, biasa dirinya sendiri, HM Sanusi yang kini menjabat Bupati Malang, dan H Kholiq, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Dan tidak hanya tiga orang yang sudah kita sebutkan, lanjut Gus Ali, yang berpeluang untuk mencalonkan Bupati Malang maupun Wakil Bupati Malang saja, tapi juga kader PKB yang lainnya dan kader Nahdlatul Ulama (NU) juga berpeluang besar untuk dapat dicalonkan di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020. Karena di PKB sendiri banyak yang berkualitas untuk memimpin Kabupaten Malang, begitu pun juga kader NU.
“Kader berkualitas yang dimiliki PKB sangat banyak, tinggal kami menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, dan siapa yang nantinya akan direkomendasi untuk mencalokan Bacabup-Bacawabup Malang, akan kita serahkan kepada DPP,” paparnya.
Sebab, kata Gus Ali, dalam menentukan siapa yang akan direkomendasikan oleh DPP PKB, nantinya jterlebih dahulu akan dilakukan survei terkait elektabilitasnya secara internal maupun eksternal. Dan DPC PKB Kabupaten Malang nantinya juga akan mengirimkan nama-nama Bacabup-Bacawabup Malang ke Dewan Pimpinan Dearah (DPD), lalu nanti dilanjutkan ke DPP PKB di Jakarta.
“Persoalan rekomendasi itu sudah kewenangan DPP, sehingga nama-nama yang kita ajukan, akan dipilih DPP. Karena kewenangan rekomendasi itu DPP, maka pihaknya hanya menunggu keputusan DPP PKB,” pungkasnya. [cyn]
