Foto: ilustrasi
Pemprov Desak Izin Kapal Penyeberangan Ujung-Kamal Dialihkan
Pemprov, Bhirawa
Usulan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terkait penghapusan tarif masuk seluruh jenis kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu menuai banyak respon positif. Bahkan DPD RI siap mengajukan surat ke Presiden RI untuk menguatkan usulan Gubernur tersebut.
“Kami akan kembali mengirimkan surat ke Presiden terkait penggratisan Jembatan Suramadu. Bahkan saya siap menggalang suara tiga anggota DPD RI dari Dapil Jatim lainnya untuk mendukung pembebasan tarif Jembatan Suramadu,” kata Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi, Kamis (7/1).
Sebelumnya, menurut Nawardi, pihaknya telah mengirimkan surat ke Presiden RI terkait digratiskannya tarif masuk Jembatan Suramadu. “Sebenarnya usulan serupa sudah saya lakukan sejak Juni 2015 lalu,” ungkap mantan anggota DPRD Jatim ini.
Menurutnya, dengan digratiskannya Jembatan Suramadu akan mengurangi disparitas wilayah Madura dengan daerah lain di Jatim. Karena selama ini, perekonomian daerah di Madura masih tertinggal dengan Surabaya yang jaraknya cukup dekat.
Dia mengatakan, usulan itu sebagai langkah untuk menekan biaya distribusi barang khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain. Selama ini produk unggulan Madura selalu kalah bersaing karena biaya produksinya lebih tinggi, karena ongkos angkut lebih mahal.
Karena itu, dibebaskannya tarif tol roda empat kata dia agar produk Jatim, khususnya asal Madura bisa berdaya saing di pasaran dengan produk dari luar Jatim. Karena jika tarif tol dihapus, otomatis juga akan mengurangi ongkos produksi, sehingga di pasaran lebih murah.
Tarif tol Suramadu, untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pikap/ truk kecil dan bus) dipatok Rp 30.000. Untuk kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp 45.000, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp 60.000, sementara golongan IV (truk empat gandar) Rp 75.000.
Pada Juni 2015, pemerintahan Jokowi menghapus biaya masuk Tol Suramadu untuk roda dua. Kebijakan itu bersamaan dengan kebijakan diskon 35 persen untuk masuk tol selama musim Lebaran 2015.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyambut positif dan mendukung usulan gubernur terkait dengan penggratisan kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu. Bahkan usulan ini sudah disampaikan ke BPWS maupun Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Madura. Meski demikian pihaknya masih menunggu keseriusan dari BPWS demi meningkatnya perekonomian masyarakat Madura.
“Intinya penggratisan Jembatan Suramadu, demi mendorong perekonomian masyarakat Madura lebih meningkat. Mengingat dengan berdirinya Jembatan Suramadu sejak lima tahun lalu sampai saat ini tidak sedikitpun membawa perubahan bagi perekonomian di Pulau Madura,” tegasnya.
Meski Jembatan Suramadu digratiskan, dia juga yakin tidak akan berpengaruh besar pada penyeberangan Ujung-Kamal. Sebab, masyarakat sekitar akan tetap menggunakan moda ini, karena jarak ke Suramadu relatif jauh.
Sementara untuk pengembangan wilayah Suramadu, seharusnya diarahkan ke pengembangan pariwisata. “Untuk mengejar kekurangan pendapatan, Ujung-Kamal seharusnya digiaatkan di bidang pariwisata,” pungkasnya.
Beri Subsidi Kapal
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan Lalulintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi usai hearing bersama Komisi D DPRD Jatim, Kamis (7/1) mengatakan usulan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu diyakini Pemprov Jatim akan membawa dampak serius bagi kapal penyeberangan Ujung-Kamal. Masyarakat yang selama ini masih memanfaatkan akses laut lintas Kamal, praktis akan beralih ke Jembatan Suramadu karena gratis.
Karena itu, jauh hari Pemprov Jatim telah berkirim surat ke Dirjen Kementerian Perhubungan Darat untuk mengalihkan izin kapal penyeberangan itu. Dari semula lintas komersil, menjadi lintas pelayanan. Tujuannya, agar ada subsidi dari pemerintah untuk para operator kapal tersebut.
“Kalau menjadi lintas pelayanan, maka kapal-kapal itu tidak hanya melayani penyeberangan Ujung-Kamal saja. Mereka bisa berekspansi dengan membuka rute baru. Misalnya, dengan membuka pelayaran wisata di sekitar kaki Suramadu. Lebih penting lagi, akan ada subsidi untuk mereka,”tegas Kepala Dinas Perhubungan dan Lalulintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi usai hearing bersama Komisi D DPRD Jatim, Kamis (7/1).
Sebab, ke depan kawasan kaki Jembatan Suramadu akan dibangun objek wisata laut. Ada 300 hektare yang disiapkan untuk kawasan wisata di sana. “Nah, harapan kami, ini bisa dimanfaatkan oleh para operator kapal Ujung-Kamal. Sehingga mereka tidak merugi karena hanya bergantung dari jasa penyeberangan saja,”jelasnya.
Usulan perubahan izin lanjut Wahid sebenarnya sudah disampaikan cukup lama. Yakni saat Jembatan Suramadu beroperasi. Namun, usulan tersebut belum mendapat respon. “Ini yang akan kami upayakan terus. Sebab, kasihan operator rugi terus,”aku pria yang juga Pj Bupati Lamongan ini.
Alasan Wahid tampaknya cukup beralasan. Pasalnya, sejak Jembatan Suramadu berdiri, pendapatan operator kapal turun drastis. Bahkan banyak yang sampai gulung tikar. Sebagai bukti, dari sebelumnya ada 18 kapal beroperasi, kini tinggal enam kapal. Ini pun yang rutin beroperasi hanya empat unit saja.
“Dulu, lintas Kamal ini menjadi penyeberangan tersibuk di dunia. Tetapi, begitu Suramadu ada, situasinya berbalik. Bahkan, saat ini seluruh operator di sana mengancam mengundurkan diri. Ini yang kami khawatirkan,”kata pria asal Lamongan ini.
Wahid menjelaskan Pemprov Jatim memang sengaja tidak menutup akses Ujung-Kamal tersebut kendati situasinya sepi. Pasalnya, akses penyeberangan Ujung-Kamal masih diharapkan menjadi jalur alternatif bilamana Jembatan Suramadu tidak bisa dilewati.
Terkait usulan Pemprov Jatim tersebut, operator setuju. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera memberi lampu hijau. “Kalau bisa diubah, maka operator tidak jadi mengundurkan diri. Sebab, kerugian mereka bisa ditutupi oleh subsidi,”katanya.
Besaran subsidi sendiri lanjut Wahid bervariasi, bergantung load factornya. “Nanti akan dibahas bersama operator. Rata-rata penumpung berapa, biaya operasional berapa, nanti kurangnya berapa, nah itu yang akan ditutupi dari subsidi,”jelasnya.
Karena itu, Wahid menyatakan bahwa usulan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu tidak akan memunculkan persoalan. Apalagi semangatnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Madura. [iib,cty]
