Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Sistem asuransi pertanian di Indonesia perlu ditinjau ulang. Ini karena beberapa daerah yang memiliki lahan pertanian endemis bencana ditolak saat mengajukan asuransi pertanian. Padahal, progaram ini diharapkan menjadi penguat ketahanan pangan Indonesia.
Wakil ketua Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi mengatakan, ide asuransi pertanian ini sangat bagus, namun sistemnya yang perlu ada perbaikan. Di Jatim, ada tiga daerah yang jadi pilot project bukan daerah rawan bencana pertanian. Sehingga, tingkat kebutuhan tidak terlalu tinggi. “Sebenarnya masih banyak daerah yang lebih memerlukan, terlebih yang rawan banjir dan kekeringan,” tandasnya beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan, Kabupaten Gresik yang sering terkena banjir di daerah kali lamong sangat membutuhkan asuransi ini. Sayangnya, kondisi ini berbenturan dengan sistem asuransi yang tidak mau menerima daerah yang berpotensi bencana.
Mawardi yang juga asal daerah pemilihan Jatim ini menceritakan, hasil pertemuannya dengan Pemkab Gresik yang mengaku kesulitan dengan segala persyaratan yang diajukan. Kabupaten Gresik sebenarnya diberi jatah pengajuan asuransi untuk 19 ribu hektar lahan pertanian.
“Mereka diberi waktu sekitar 10 hari untuk melengkapi, padahal mereka tidak ada ada anggaran soasialisasi.Hal yang memberatkan mereka, lahan pertanian harus memiliki irigasi teknis, padahal di Gresik rata-rata petani tadah hujan,” paparnya asli Pulau Garam ini.
Yang paling memberatkan, menurut Mawardi, PT Jasindo sebagai penyelenggara asuransi ini menolak jika daerah pertaniannya endemis bencana termasuk banjir dan kekeringan. “Ini gimana ? kan posisi ini yang dibutuhkan petani.Akhirnya Hanya 60 hektar yang mendaftar asuransi,” ujarnya.
Menilik semua permasalahan itu, maa dirinya berharap ada evaluasi. Pasanya, sebenarnya program ini akan membantu penguatan ketersediaan pangan nasional melalui swasembada pangan di tiap daerah. [rac]
