DPD RI Imbau Buruh Percayakan Kebijakan Pemberian THR pada Pemerintah

Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin

Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin yakin, pemerintah pasti menjadi wasit yang adil, dalam menentukan THR, ditengah kondisi  dunia usaha yng terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah diminta tidak hanya berpihak kepada kepentingan pengusaha (korporasi), tapi juga harus melihat dari sudut pandang para buruh, terkait tekanan pandemi. Tapi dengan syarat bahwa semua pihak harus menerima dengan besar hati dan bijaksana.

“Fakta dari Jobstreet Indonesia, yang melakukan survei terhadap tenaga kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada akhir 2020. Hasilnya, sebanyak 35% Pekerja, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan 19% pekerja dirumahkan,” papar Sultan Najamudin, akhir pekan di Jakarta.¬†

Disebutkan, Country Manager Jobstreet Indonesia, Faridah Lim memaparkan: bahwa lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia mengalami dampak pandemi Covid-19. Entah itu PHK atau dirumahkan sementara. 

“Banyak usaha yang gulung tikar. Banyak juga usaha yang memberhentikan permanen dan merumahkan sementara, karyawannya. Dalam kondisi seperti ini, justru survive dan dapat bertahan, adalah hal yang paling penting,” tutur Sultan.
.
Diminta, untuk kelompok buruh, dapat duduk bersama dengan pemerintah, membahas kebijakan ini. Apakah kemudian secara teknis THR dibayarkan penuh atau dicicil, itu kemudian menjadi kesepakatan secara teknis. Yang penting, lanjut nya,semangat kita sama dan dijamin oleh UU. Yaitu, buruh mendapatkan haknya dalam ber Hari Raya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kini tengah menyusun kebijakan, terkait dengan THR tahun 2021. Menaker Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya kini tengah menghimpun maukan dan informasi. Terkait kondisi dunia usahamenjelang dan saat Lebaran tahun ini.

Menurut Ida Fauziyah, masukan dan informasi tersebut dilakukan dengan ber koordiasi dengan Kementerian/Lembaga, hingga pihak-pihak terkait lainnya. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan; bahwa pihaknya masih menggorok aturan terkait THR. Menurut nya, Kemnaker masih menelaah, apakh kebijakan THR tahun ini akan sama seperti tahun lalu. Atau akan terdapat penyesuaian lainnya.

Mengenai wacana tersebut diatas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Selruh Indonesia(SPSI) Roy Jinto Ferianto mngancam; akan melakukan demo besar buruh, jika pemerintah memutuskan THR 2021 dicicil. [ira]

Tags: