Kanan ke kiri, Sultan Najamufin, tengah, Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, dalam menjaring suara rakyat yang telah dilakukan pimpinan MPR, didapati bukan hanya wacana amandemen terbatas UUD 45 untuk menghadirkan kembali Haluan Negara. Tetapi juga muncul pemikiran untuk menghidupkan kembali Utusan Golongan di MPR. Usulan ini bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amandemen.
“Anggota DPR menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing masing daerah pemilihan. Lalu anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi. Namun belum ada yang menyuarakan golongan, khususnya minoritas, misalnya suara para dokter, suara para guru dll,” ujar Bambang Soesatyo dalam diskusi 4 Pilar MPR dengan tema “Refleksi Akhir Tahun 2019” , Rabu (18/12). Hadir Wakil ketua MPR dari kelompok DPD Sultan Najamudin.
Lebih jauh Bambang Soesatyo mengatakan munculnya gagasan utusan Golongan, dikarena kan keprihatinan atas kondisi demokrasi Indonesia yang sudah terjebak dalam angka angka. Padahal, angka angka tersebut belum tentu mewakili suara rakyat. Usulan tersebut biarlah dibahas kemudian oleh para ahli hukum tata negara, para sosiolog dan sejarawan. Apakah utusan Golongan yang disarankan Muhamadiyah ini relevan dihidupkan kembali, nanti rakyat yang akan menentukan.
Sementara, Sultan Najamudin menghendaki, jika amandemen UUD 45 dilaksanakan, DPD minta salah satu poin ya adalah menambah kewenangan DPD. Sehingga DPD dapat ber kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara.
Dia menilai, penataan negara makin baik dan DPD Layak mendapat peluang ditambah kewenangannya.
“Penambahan kewenangan DPR RI jangan dianggap seperti Senat di AS yang posisinya sangat kuat. Penguatan Kelembagaan DPD RI sesuai dengan kondisi negara. Bahwa kelahiran DPD adalah untuk mengatasi sumbangan sumbatan dari daerah, lalu muncul lembaga ini di era reformasi. Tidak sama dengan sistem Bicameral di AS diman Senat nya benar benar memiliki kekuasaan yang sangat kuat,” jelas Sultan Najamudin. [Ira]
