Sidoarjo, Bhirawa
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali memberikan penghargaan kepada DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sidoarjo sebagai role model pelayanan publik nasional, dengan predikat A atau Pelayanan Prima.
DPM PTSP Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya peraih predikat A Pelayanan Prima di Jawa Timur. Proses pemberian piagam penghargaan berlangsung di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2021 malam, pada acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik tahun 2020 lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Usai penyerahah, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menerangkan sebanyak 54 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada tahun 2020. Sementara di tingkat provinsi sebanyak 33 UPP dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 221 UPP.
“Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak enam menteri/pimpinan lembaga dan empat kepala daerah mendapatkan predikat sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Prima. Sedangkan sebanyak 31 Unit Pelayanan Publik di tingkat kementerian, lembaga dan pemda mendapatkan predikat pelayanan prima,” jelas Diah Natalisa.
Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada enam aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan layanan yang prima. “Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017, enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik,” tandasnya.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sangat mengapresiasi atas keberhasilan DPM PTSP yang meraih predikat A atau Layanan Prima. Oleh karana itu, kami tidak mau berpasrah diri hanya kemudian meletakkan masa depan pada investor saja, investor tetap kami kejar dan kami coba layani yang terbaik.
Lanjutnya, tetapi kita juga ingin mencoba membuka kanal lain, yakni UMKM yang kita perkuat. Ini menjadi program dalam pemerintahan kami besok, karena saya yakin UMKM bisa kuat negara pasti juga kuat.”Potensi ini yang kita dorong UMKM versi digital. Karena kami tidak mau memasrahkan diri kami hanya pada investor. Kami berusaha mempermudah izin, menjaga kenyamanan investor ini wajib, di sisi lain UMKM harus diperkuat,” tegas Gus Muhdlor. [ach]
