DPMD Jatim Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa di Bondowoso

DPMD Jatim saat melakukan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa di Kabupaten Bondowoso. (Ihsan Kholil/Bhirawa)

Bondowoso, Bhirawa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur melakukan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa di Kabupaten Bondowoso yang diselenggarakan di Dreamland Hotel and Lounge, Rabu (24/11).

Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa, DPMD Provinsi Jatim, Damin, menyebutkan bahwa tak ada satu pun desa di Bondowoso yang hingga saat ini mengisi data evaluasi perkembangan desa. Karena itu, DPMD Provinsi Jatim melakukan kegiatan tersebut.

Damin menjelaskan, bahwa data evaluasi perkembangan desa itu harusnya diisi setahun sekali di aplikasi epdeskel.kemendagri.go.id.

Namun, hingga hampir akhir tahun memang belum ada satu desa pun di Bondowoso yang mengisi evaluasi perkembangan desa tersebut. “Bondowoso evaluasi perkembangan desanya minim. Saya katakan minim karena nol persen,” katanya.

Diterangkannya, pengisian data di aplikasi itu berkaitan dengan data pokok desa dan profil desa. Yang selanjutnya data-data tersebut berkesinambungan dengan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) pemerintah desa hingga memunculkan klasifikasi status desa.

Kata dia, status desa dimaksud yakni desa swadaya, swakarya, dan swasembada. “Kalau swadaya itu harus dua Kasi, dua Kaur. Yang desa swakarya itu boleh tiga Kasi, dua Kaur atau tiga Kaur, dua Kasi. Yang swasembada itu wajib tiga Kasi, tiga Kaur. Kenapa begitu karena berkaitan dengan Siltap (penghasilan tetap),” terangnya.

Sejauh ini lanjut dia, di Bondowoso sendiri masih belum diterapkan. Karena masih menggunakan Perda lama, dan juga rata-rata desa tak mengisi evaluasi perkembangan desa.

Damin ini, bahwa dengan tidak mengisi data evaluasi perkembangan desa juga berdampak terhadap register desa di Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan penentuan dana desa.

Di samping itu, register desa ini berisi data perkembangan dan potensi desa. “Sehingga desa ini punya apa, dan desa apa jadi tahu. Tindakan lanjutnya, jika Provinsi mau memberikan bantuan dana khusus ke desa bisa tahu persis,” ujar Damin.

Untuk itu, pihaknya berharap melalui fasilitasi ini seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bondowoso bisa aktif mengisi data di aplikasi tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso, Hj. Haeriah Yuliati,S.Sos, M.M menerangkan, evaluasi ini sangat penting untuk melihat status desa. Pihaknya akan ada penekanan kepada pemerintah desa dan kecamatan agar mengawal pengisian data ini.

“Karena sekarang ini seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat setidaknya semua pasti akan berdampak,” terang mantan Kepala Dinas Kominfo Bondowoso itu. [san]

Tags: