DPMD Sosialisasikan Kewenangan Desa terkait Dualisme Peraturan Kementerian

Suasana saat DPMD Bondowoso melakukan Bimbingan teknis kepada ratusan Sekdes di Ballroom Hotel Ijen View, Rabu (11/11) kemarin. [Ihsan Kholil]

Bondowoso, Bhirawa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan tentang kewenangan desa kepada ratusan Pemerintah Desa (Pemdes) terkait dualisme peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh dua Kementerian, di Ballroom Hotel Ijen View, Rabu (11/11).
Kepala Seksi Kelembagaan dan Kepemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Lukman Ari Zafata mengatakan adapun yang pertama, Kementerian Desa (Kemendes) telah membuat regulasi nomor 01 tahun 2015 tentang kewenangan desa.
Lukman mengatakan bahwa dengan adanya pembagian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) antar kementerian bahwa hal tersebut merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Maka Kemendagri mengeluarkan Permendagri nomer 44 tahun 2016,” katanya saat memberikan Bimbingan Teknis Kewenangan Desa kepada ratusan Sekretaris Desa (Sekdes) yang tersebar di Kabupaten Bondowoso.
Menurutnya, padahal sebelumnya desa-desa telah membuat Peraraturan Desa (Perdes). Sehingga pihaknya ingin mengecek kembali apakah produk hukum dari desa terkait kewenangan desa tersebut sudah sesuai dengan Permendagri nomer 44 atau masih mengikuti Permendes nomer 01 tahun 2015.
“Yang diundang Sekdes atau pejabat desa yang membidangi,” urainya.
Akan hal tersebut, DPMD Bondowoso melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memberikan sosialisasi kepada semua desa, mengenai apa saja yang menjadi kewenangan desa. Kata dia, hal ini sudah diatur dalam Permendagri nomer 44 tahun 2016 mulai dari kewenangan asal usul hingga kewenangan lokal berskala desa.
“Kalau di Perbup kita, sudah kita buatkan melalui Perbup nomer 19 tahun 2017. Jadi kita tinggal melanjutkan kepada Perbup kemudian kita larikan kepada peraturan desa,” jelasnya.
Tak hanya itu kata Lukman, bahwa sebelumnya pihaknya telah melaksanakan pilot project di Kecamatan Cermee dan Wringin pada 2017 waktu lalu. Karena adanya beberapa desa telah mereplikasi peraturan tersebut. [san]

Tags: