DPPKB sosialisasikan perlindungan anak.(Wap)
Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Probolinggo Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Aula Lila Katering Dringu.
Sosialisasi PATBM ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko didampingi Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono.
Kegiatan ini diikuti oleh 140 orang peserta terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se- Kabupaten Probolinggo, Forkopimka Dringu, Kepala Desa Kedungdalem dan Kepala Desa Kampung KB, tokoh masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Dringu, Forum Anak, PIK Remaja, Muslimat NU, Fatayat NU, kelompok pengajian, guru bimbingan konseling, Babinsa, Babinkamtibmas serta TKSK Kecamatan Dringu.
Sebagai narasumber hadir Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik yang berperan sebagai Satgas PPA Provinsi Jawa timur Riza Wahyuni dan Najlatun Naqiyah sebagai petugas Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.
Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono, Jum’at 20/9 menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, perlu tersosialisasikannya norma-norma positif anti kekerasan terhadap anak, terbangunnya sistem dukungan serta pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga serta meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak.
“Pentingnya sosialisasi ini mengacu adanya kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan, tersedia layanan untuk menerima laporan dan juga dapat membantu anak korban segera mendapatkan pertolongan, wujud terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku serta menangani anak dalam resiko,” katanya.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko menegaskan, pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha maupun media massa termasuk kelompok anak dalam melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan anak.
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan dilaksanakannya berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Seperti pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pembentukan Forum Anak, Kampanye Gerakan Perlindungan Anak, Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan melaksanakan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak (GN-AKSA),” tambahnya.(Wap)
