DPR Dorong Percepatan Irigasi Pertanian

Anggota DPRD Provinsi Jatim, Zainul Lutfi berdiskusi dan memberikan paparan kepada warga Sidoarjo. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Persoalan pertanian dan perekonomian nampaknya masih menjadi fokus permasalahaan warga yang harus segera diatasi bersama oleh pemerintah. Utamanya dalam penanganan masalah irigasi untuk pertanian yang kurang maksimal. Sehingga  DPR mendorong ekskutif untuk segera melakukan percepatan di bidang irigasi yang sangat dibutuhkan para petani.
Kondisi ini terungkap tatkala Anggota DPRD Provinsi Jatim,  Muh Zainul Lutfi saat melakukan penyerapan aspirasi masyarakat-Reses I tahun 2016, pada (29/3 hingga 3/4) di salah satu rumah makan kawasan Cemengkalang Sidoarjo.
Sebanyak 125 warga yang hadir, teridir dari Desa Banjarbendo dan Desa Wonoayu menyampaikan keluhan apa adanya kepada Zainul Lutfi yang mempunyai daerah pilihan atau Dapil I (Surabaya-Sidoarjo). Rata-rata mereka menyampaikan agar masalah irigasi di lingkungan sawahnya bisa diatasi, airnya sering kali tak lancar. ”Bahkan sampah-sampah juga masih banyak yang memenuhi di sungai-sungai,” keluh Tasrifin dari Desa Banjarbendo.
Selain itu, di bidang perekonomian, utamanya warga yang mempunyai usaha-usaha kecil. Mereka sangat membutuhkan bantuan, mulai dari permodalan hingga cara pengemasan produk, bahkan juga bantuan juga dalam bentuk pemasaran. ”Karena selama ini, para pengusaha kecil dalam mempromosikan produknya, kemasannya dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga hasilnya kurang maksimal, dan juga akan berpengarah terhadap pejualan,” pungkas Tasrifin.
Menanggap kondisi kondisi ini, Zainul Lutfi yang warga Tanggulangin Sidoarjo ini mengaku sangat senang atas penyampaian ‘uneg-uneg’ warga. Justru keluhan seperti ini yang saya harapkan, sehingga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan kami mengerti persoalanya. ”Seletah itu, tugas kami di dewan, tentunya melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mencarikan solusi dengan pihak eksekutif, atau pihak SKPD terkait,” katanya.
Jadi bantuan yang diberikan Pemprov Jatim kepada warganya itu tergantung kebutuhan masyarakat sediri. Diantaranya bantuan hibah ke desa-desa, bantuan keuangan desa, termasuk juga dalam perbaikan irigasi. Dan soal drainase perumahan, UKMK dan Koperasi bahkan sampai pada permodalan. ”Jadi yang bisa menerima bantuan itu adalah masyarakat desa atau kelompok masyarakat desa. Nilainya pun juga fariatif, tergantung juga kebutuhan warga tersebut. Khusus untuk UMKM, Pemerintah Provinsi Jatim tahun 2016 menyediakan bantaun sebesar Rp1,7 trilyun,” pungkas Zainul Lutfi politisi PAN. [ach]