Diskusi dialektika demokrasi “Subsidi Migor, Kinerja BPDPKS, Dipertanyakan” di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (25/5/22).
Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini (PKB) mempertanyakan penggunaan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mencapai Rp 130 triliun. Pasalnya, selama ini dana sawit yang disimpan BPDPKS tersebut, penggunaannya tidak transparan.
Anggia Erma melontarkan pertanyaan ini dalam diskusi dialektika demokrasi bertema “Subsidi Migor, Kinerja BPDPKS, Dipertanyakan” Rabu (25/5/22). Nara sumber lainnya, anggota Komisi IV Riezky Aprilia (PDIP) dan anggota Komisi VI. Rudi Hartono Bangun (Nasdem) serta Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Piter Abdullah
Lebih jauh, Anggia mendukung penggelontoran dana sebesar Rp 7.6 triliun untuk subsidi Migor curah dan untuk biodesel sebesar Rp110,03 triliun. Dana yang diambilkan dari pundi pundi BPDPKS. Dia mempertanyakan perihal niat pemerintah untuk mencabut subsidi Migor curah mulai 31 Mei 2022 ini.
Riezky Aprilia juga mempersoalkan ketidak transparansi nya BPDPKS. Seperti yang terkait pada subsidi Bio Diesel, kemana dan siapa saja yng kebagian subsidi.
Direktur CORE Piter Abdullah lain lagi pendapat nya. Menurut Piter, tingginya harga Minyak Sawit (CPO) semesti nya menjadi berkah bagi perekonomian Indonesia. Sebab, rentetan kenaikan harga CPO itu menggerakkan proses perekonomian nasional maupun daerah, ditengah pandemi ini.
“Harga CPO tinggi, penerimaan dan pungutan ekspor meningkat. Industri bergerak, industri turunnya juga ikut melaju. Pendapatan dari industri sawit meningkat, pendapatan petani sawit juga meningkat, menggerakan perekonomian daerah,” dalih Piter.
Dia mempertanyakan manfaat harga Migor murah Rp 14.000, -per kg, jika harus mengorban kan rakyat banyak ? Khususnya industri sawit petani Sawit, dengan mengejar harga Migor murah.
“Saya mengusulkan, agar pemerintah tidak melakukan kebijakan Migor yang berubah-ubah Seperti, hari ini ada HET Migor, besoknya dilarang ekspor CPO, lalu ekspor dibolehkan lagi. Subsidi digelontorkan, besoknya subsidi dicabut. Pemerintah sepertinya tidak punya pegangan dalam pengambilan keputusan,” celoteh Piter Abdullah. (ira.hel).
