Plt Kepala Dindik Jatim Hudiono saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI. [Diana rahmatus sholichah]
Surabaya, Bhirawa
Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jatim yang tergolong sukses. Bahkan salah satu anggota DPR RI Reni Marlinawati mengatakan pelaksanaan PPDB di Jatim bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi model pelaksanaan PPDB di Jatim yang sukses menanggulangi kekisruhan pelaksanaan pelaksanaan PPDB 2019. ” Seharusnya ini bisa menjadi model pelaksanaan yang bisa dicontoh oleh daerah daerah lain di Indonesia “, kata Wakil Ketua Komisi X Reni Marlinawati, saat mengunjungi dan memantau pelaksanaan PPDB di Jatim, Kamis (27/6).
Senada dengan Reni, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Muzakki, mengapresiasi langkah-langkah kebijakan PPDB Jatim. ” Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam mengambil kebijakan pendidikan sudah lebih maju daripada apa yang diatur dalam Permendikbud 51/2018, Tapi juga diperlukan upaya menstandarkan kebutuhan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan “, Ujarnya
Dihubungi secara terpisah Anggota Dewan Pendidikan Daniel Rohi, mengapresiasi pelaksanaan PPDB saat ini. ” Pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan. Apa yang terjadi sekarang ini mesti harus diparesiasi sebagai masukan masyarakat “, Ujar Daniel.
Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono dari hasil Kunker (Kunjungan Kerja) DPR RI ada beberapa saran yang disampaikan dalam forum. Salah satunya terkait kebijakan dalam aturan Permendikbud no 51 yang seharusnya dilakukan ujicoba lebih dahulu. Itu bisa dilakukan dengan cara pemetaan guru dan pemerataan sarana prasarana.
“Kebijakan (Zonasi) itu bagus tapi harus ada evaluasi di sebaran sekolah. Walaupun Pemprov Jatim menjamin mereka tetap bisa masuk sekolah. Tapi orang tua tetap menginginkan sekolah yang dianggap favorit bagi mereka,” terang dia
Sehingga, lanjut dia, pola pikir masyarakat dalam menilai sekolah swasta harus dirubah. Sebab, justru sekolah swasta bisa menjadi strategi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Jika dilihat dari komposisi negeri dan swasta jumlah ini sudah mencukupi dengan lulusan. Hanya saja, untuk meyakinkan masyarakat bahwa sekolah swasta juga mempunyai kualitas pihaknya sudah menyiapkan program sekolah imbas.
“Kita mengurangi disparitas mutu dengan cara sekolah imbas. Mulai manajemen, dan kurikulum itu yang akan ditata dalam program ini. Kalaupun sekolah swasta ingin pinjam lab praktikum boleh saja. Karena program imbas kita juga arahkan kesana,” ujar nya. [ina]
