DPR-RI Desak ARB Turun ke Lapindo Sidoarjo

Sidoarjo,Bhirawa
Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie diminta untuk turun dan melihat langsung kondisi warga yang mengalami penderitaan akibat jebolnya tanggul lumpur di titik 73, Kedungbendo, Kec Tanggulangin.
Anggota DPR RI dari FKB, Syaikhul Islam, Kamis (4/12) siang,mendesak ARB untuk turun langsung melihat nasib warga di sana, tidak hanya sibuk urus hiruk pikuknya Munas. Korban lumpur tidak butuh politik, yang dibutuhkan nasibnya diperhatikan. Walaupun ini merupakan bencana nasional  namun PT Minarak Lapindo Inc jangan berpangku tangan atas bencana yang terjadi sekarang.
Putra Gus Ali, pengasuh Ponpes Bumi Sholawat, Kec Tulangan, ini merasa miris mendengar tanggul penahan semburan lumpur Lapindo titik 73B di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo kemarin jebol. Kodisinya semakin kritis sekarang. Ribuan warga disekitar tanggul yang jebol semakin beresiko terkena dampaknya. Bila tidak segera diantisipasi, ancaman lumpur Lapindo akan semakin tinggi.
“Pemerintah melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) harus segera tanggap dan melakukan mitigasi bencana di lokasi tanggul yang jebol. Saya kuatir, bila terlambat antisipasi ribuan warga akan terkena dampaknya langsung,” ujar politisi PKB itu, di Jakarta.
menurut korban lumpur, persoalan yang berkaitan dengan ganti rugi itu bukan lagi menjadi urusan ARB. Karena sesuai putusan MK, ganti rugi sudah diambil alih pemerintah melalui Perpres 14/2007.
Masih ada Rp 1,4 triliun yang harus dikeluarkan untuk ganti rugi, separoh diantaranya merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pemangku perusahaan di area PAT (Peta Area terdampak). Ia mempertanyakan, korban yang di dalam PAT justru belum diselesaikan sampai 8 tahun ini. Tetapi yang di luar PAT malah dituntaskan.
Jebolnya titik 73, kemarin tidak lepas dari dari ganti rugi yang tidak diselesaikan. Titik 73 merupakan bagian dari wilayah yang belum dibebaskan, karena itu warga menolak dilakukan penanggulan.
Ratusan warga korban lumpur lapindo, kemarin juga berupaya menemui tim pansus korban lumpur lapindo DPRD Sidoarjo. namun gagak menemui ketua pansus, Mahmud yang melakukan aktifitas di luar kantor.Para korban akhirnya ditemui perwakilan anggota dewan yakni KH Maksum Jubair dari fraksi PKB, Kayan dari fraksi Gerindra, Bambang dari Fraksi PDI P dan  Ainun Jariyah dari fraksi PKB.anggota dewan siap memfasilitasi untuk memenuhi tuntutan apa yang sedang diinginkan oleh para korban lumpur lapindodengan mempertemukan  PT Menarak Lapindo dan BPLS.
“Sebelumnya kami juga meminta kepada warga untuk memberikan bahan. Sehingga ketika nanti kami bertemu dengan mereka ada bahan yang kita sampaikan terutama tuntutan warga korban lapindo,” ujarnya.(hds)