DPR RI : Jangan Paksa Pelanggan PLN Bersubsidi Pindah Daya

Bambang Haryo

Sidoarjo, Bhirawa
Pelanggan PLN 450 watt dan 900 watt atau yang disebut pelanggan yang disubsidi pemerintah jangan diming-iming untuk pindah daya lebih tinggi. Karena itu sama saja menghilangkan subsidi yang sebelumnya pernah diterima.
Anggota DPR RI dari Komisi VI, Bambang Haryo, saat bertemu dengan pimpinan PLN Sidoarjo, Senin (7/8) siang, mengatakan, kalau kebutuhan pelanggan bersubsidi itu memang sudah sesuai kebutuhan maka tak perlu diiming-iming untuk pindah daya. Listrik ini diberikan untuk mencerdaskan bangsa, membantu pengusaha lemah agar produk mereka mampu bersaing. Kalau listriknya mahal, otomatis barangnya tidak bisa dijual murah.
Mestinya PLN mempertahankan pelanggan bersubsidi atau bila perlu ditambah, supaya subsidi pemerintah ke PLN juga bertambah. ”Berarti PLN tidak rugi, malah untung,” ujarnya.
Pokoknya pelanggan jangan dipaksa untuk pindah daya lebih tinggi karena itu bisa menghilangkan subsidi yang sebelumnya diterima pelanggan Listrik di Indonesia. Menurutnya, seharusnya saat jatuh ke pelanggan itu harganya murah. Sebab bahan bakunya dari batubara yang sumbernya melimpah di Indonesia.
Walaupun ia merasa miris dengan penggunaan batubara untuk energi listrik. Malaysia saja yang memiliki sumber batubara, banyak tidak menggunakan tambang ini untuk energy listrik tetapi menggunakan energi nuklir, sehingga harga listriknya jauh lebih murah dari Indonesia.
Persoalan besarnya listrik mahal di Indonesia karena 80% kebutuhan PLN dibeli dari swasta. Sementara PLN hanya mampu memproduksi listrik hanya 20%. Ia mengkuatirkan terjadinya kartel energi yang bisa mendike listrik untuk menjual mahal listrik ke masyarakat.
Akibatnya kalau listrik mahal bukan hanya masyarakat saja yang menderita, tetapi pengusaha kita tidak mampu bersaing. Mereka tida bisa menjual murah arangnya akibat beaya kerjanya tersedot untuk listrik.
Ia menyatakan, boleh saja swasta menyuplai kebutuhan energi ke PLN dengan catatan harga jual swasta ke PLN itu ditentukan pemerintah. Banyak negara yang juga melibatkan swasta dalam mengelola energy, tetapi pemerintah tetap dominan menentukan harga jual listrik ke masyarakat. Ia merasa salut dengan PLN Sidoarjo yang elektrifikasinya terbaik nasional. [hds]

Tags: