DPR RI Kawal Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jakarta, Bhirawa.
DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja, memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh, diantaranya tentang pengolahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tentang pekerja asing (TKA) serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

“Pemerintah hendaknya menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, kemarin.

Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU pada 5 Oktober 2020 lalu, DPR RI selalu melibatkan partisipasi publik. Pembahasan juga dilaksanakan dengan transparan dan terbuka serta dapat disaksikan publik Lewat siaran langsung di laman DPR RI. Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja/buruh, DPR membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.

“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Melainkan juga untuk mem perluas lapangan kerja,” ungkap Puan.

Ditegaskan, DPR RI akan mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila UU itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU tersebut. Melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraperUndang-Undangan.

“DPR RI melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan. Dan akan memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Puan Maharani. (ira)

Tags: