Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan beserta PJU dan Kapolres jajaran saat Kunker Reses Komisi III DPR RI dalam rangka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Polda Jatim, Senin (18,2). [Abednego]
Mengatasi Over Kapasitas di Lapas
Polda Jatim, Bhirawa
Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI dalam rangka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Polda Jatim, Senin (18/2) berjalan lancar. Dalam catatannya, Komisi III DPR RI menggarisbawahi terkait belum selesainya 7.000 kasus pidana di Jatim, serta hukuman yang nantinya dihadapkan dengan over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jatim.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mengaku, apakah sudah ada koordinasi dan kerjasama yang baik antar penegak hukum di Jatim?. Baik dari Kanwil Kemenkumham, Kejaksaan, Pengadilan, BNN dan Polda. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan kasus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, kasus narkoba dan kriminalitas di Jatim.
“Apakah ini nanti semua masuk Lapas atau tidak? Kalau masuk, setidaknya ada 7.000 orang yang masuk Lapas. Padahal kondisi saat ini sudah over kapasitas (Lapas),” kata Desmond J Mahesa usai sidang Reses.
Menurut Desmond, jika semuanya masuk penjara, maka harus disiapkan anggaran baik dari segi kelayakan Lapas maupun biaya makan minum selama di tahanan. Dalam hal ini pihak DPR memberi rekomendasi seperti rehabilitasi dan lainnya. DPR juga meminta baik Kepolisian dan Kejaksaan agar lebih cermat dalam memutuskan masalah tersebut.
Desmond menilai, over kapasitas di tahanan merupakan masalah luar biasa. Pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta kebijakan Komisi III di bidang anggaran dan salah satu hutang yang harus dibayar kementerian adalah Rp 4,3 triliun. “Tentunya ini sudah ada berapa banyak utang-utang Kemenkumham di bidang urusan makan minum Lapas,” ucapnya.
Komisi III DPR RI juga memberi dukungan penuh terkait anggaran pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Komisi III DPR RI juga melihat kesiapan dan kesigapan Kepolisian jelang pesta Demokrasi Pemilu, baik Pileg dan Pilpres di Mapolda Jatim.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengaku senang dengan kunjungan Komisi III ini. Selain anggaran, wakil rakyat ini, kata Kapolda, juga memberikan masukan yang berkaitan dengan proses hukum.
“Terima kasih, terutama kepada Komisi III yang telah memberikan kepada Polri perhatian penuh terkait masalah anggaran,” ungkap Irjen Pol Luki Hermawan.
Sambung Luki, Komisi III juga memberikan perhatian terkait dengan bagaimana dinamika perkembangan saat ini. Terutama terkait masalah dunia digital. Terkait hal itu, Luki mengaku, Komisi III dengan cepat merespon, dengan memberikan dukungan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana IT.
“Ini akhirnya kita, Polri khususnya dari Jawa Timur, kita bisa mengikuti kasus-kasus perkembangan yang menggunakan IT, seperti masalah prostitusi online,” pungkasnya. [bed]
