Rombongan Komisi III DPR RI menemukan plafon bocor dalam gedung Pasar Turi baru yang dibangun PT Gala Bumi Perkasa, Selasa (10/11).
Hari Ini Temui Pj Wali Kota dan Kapolda
Surabaya, Bhirawa
Tujuh tahun permasalahan pembangunan Pasar Turi Baru tak kunjung usai. Selain permasalahan antara Pemkot Surabaya dengan pihak investor terkait status stan pasar yang dijual investor PT Gala Bumi Perkasa (PT GBP) dengan strata title ke para pedagang. Karena itu rombongan Komisi III DPR RI Bidang Hukum datang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi, Selasa (10/11). Kedatangan rombongan untuk menyerap persoalan hukum di Pasar Turi.
Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaedi Mahesa itu digelar di depan TPS yakni Posko Pedagang Korban Kebakaran Pasar Turi.
Ketika ditanya adakah kejanggalan dalam pembangunan Pasar Turi Baru, anggota DPR Komisi III dari fraksi Partai Gerindra mengatakan berdasarkan fakta laporan-laporan sepihak yang masuk memang ada kejanggalan.
“Kejanggalan di Pasar Turi berdasarkan laporan sepihak memang ada. Nah, tinggal dari pengelola (investor PT GBP, red) ini ada tidak yang membantah itu. Ada sesuatu yang diarahkan apa tidak, sebenarnya ini kearifan pengelolanya,” kata Desmond yang dulunya salah satu korban penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997/1998.
Desmond melihat persoalan perjanjian BOT (Build Operate and Transfer) atau dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik yang seharusnya merujuk konsep hukum tidak boleh dijual. “Ini kok dijual, ada proses-proses hukum yang kami lihat tidak benar dan harus kita tindaklanjuti,” terangnya.
Pria kelahiran Banjarmasin ini tidak berani mengatakan ada pelanggaran atau tidak di permasalahan Pasar Turi Baru. Menurutnya, apa yang terjadi dengan pengelola problemnya masih belum diketahuinya. “Pemahaman saya kalau jadi pengelola tentu tidak mau rugi. Dan kenapa ini sampai berkepanjangan,” imbuhnya.
Dia mengaku mengawasi permasalahan Pasar Turi baru September yang lalu lantaran ada laporan yang masuk ke Jakarta. Dari situ, anggota DPR RI Komisi III siap membantu. “September lalu ada laporan ke Jakarta dengan dadakan dan itu kami terima. Hari ini (kemarin, red) kami penuhi janji tersebut untuk mengunjungi Pasar Turi agar tahu betul permasalahannya,” jelasnya.
Dia bersama rombongan anggota DPR RI Komisi III rencananya Rabu ini akan bertemu dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya dan Polda Jatim untuk menindaklanjuti apa yang sebenarnya terjadi dengan Pasar Turi. “Besok (Rabu hari ini, red) akan bertemu dengan Kapolda Jatim dan Pj Wali Kota untuk menindaklanjuti Pasar Turi. Kita juga ingin mendengar dari pihak pengelola untuk minta masukan agar balance,” pungkas Desmond.
Menurut Desmond, sebenarnya bisa dicarikan jalan keluar agar permasalahan tertampung dan terayomi. Harapan pedagang Pasar Turi sebenarnya tidak mau bermasalah. ” Itu yang saya pahami. Tapi ada proses-proses yang sebenarnya perlu dijembatani. Nah, Komisi III tentunya hanya ranah hukum, ya kita hanya menjembatani masalah hukum. Ke depan apakah akan membentuk Panja (Panitia Kerja) agar bisa membantu kedua belah pihak baik pedagang maupun pengelola agar tidak ada yang dirugikan,” terangnya.
Kuasa hukum pedagang Pasar Turi I Wayan Titib yang juga hadir menyatakan, apa yang dijanjikan awal oleh investor PT Gala Bumi Perkasa tidak sesuai dengan faktanya. Menurutnya, Pemkot Surabaya juga terlihat aneh terkait rencana detil tata ruang kota untuk wilayah Dupak, katanya ketinggian tidak boleh melebihi dari enam lantai. “Nah ini kan sembilan lantai, kenapa Pemkot tidak tahu waktu itu,” tanyanya.
Terkait permasalahan Pasar Turi, Wayan Titib menilai sikap Pemkot Surabaya sudah pecah, ada sebagian yang ikut investor PT GBP ada yang sebagian ikut mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Saya tidak bisa menuding langsung begitu karena saya tidak punya buktinya. Tapi perasaan saya mengatakan demikian. Karena beberapa kali saya ingin bertemu dengan Bu Risma ketika menjadi Wali Kota, dan itu ada undangan resmi kepada pedagang tapi saya tidak boleh masuk. Ini ada apa? Sampai saya bilang ini gedung rakyat, silakan minggir,” ceritanya saat itu. [geh]
