DPR-RI Pertanyakan Motif Pemerintah Gandeng Proton Malaysia

Jakarta, Bhirawa
Penandatanganan kerjasama (MoU) antara pengusaha Indonesia PT ACL dengan perusahaan otomotif Proton Malaysia, untuk pengembangan Mobil Nasional (Mobnas), menimbulkan polemik antara yang pro dan kontra. Sampai para wakil rakyat di DPR RI minta ketegasan pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut.
“Pemerintah harus tegas, MoU ini murni swasta B to B atau bisnis to bisnis,  atau ada maksud lain dibalik nya? Kalau B to B, jangan sampai ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap para pengusaha lainnya,” seru anggota Komisi VI DPR Dodi Alex Nurdin (Glkar) dalam dialektika demokrasi bertajuk “Industri Otomotif Kenapa Gandeng Proton” di pressroom DPRRI. Pembicara lainnya Wakil Ketua DPRRI Taufik Kurniawan dan Pengamat Ekonomi Ichsanudin Noorsy.
Taufik Kurniawan berpendapat, program Mobnas dengan kerjasama dengan Proton-Malaysia, tidak mengapa, sepanjang untuk kesejahteraan rakyat. Sejauh kerjasama ini benar-benar murni antara perusahan swasta (B to B). Bukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia atau G to G. Namun kehadiran Presiden Jokowi saat MoU di Malaysia, meresahkan dan dicurigai ada tujuan tertentu. Padahal jika mau pemerintah bisa mendahulukan pengembangan mobil produk anak bangsa seperti “Esemka”.
“Kebijakan Mobnas itu harus terintegrasi dengan seluruh kemente rian yang ada. Menyangkut mesin, body, baja, tenaga kerja, Sehingga sebuah produk 100 % asli buatan Indonesia. Jika demikian halnya DPR akan mendukung sepenuhnya,” ujar Taufik.
Ichsanudin Noorsy berpendapat lain jika produk awal Esemka kurang memenuhi standar uji emisi, kenapa tidak dibenahi saja ? Kenapa Esemka yang pernah dipuji-puji dan tinggal menunggu perbaikan kualitas gak diterusin produknya? Bukankan pemerintah bisa membantu pengembangan dan perbaikannya? Kenapa mesti mendatangkan Proton- Malaysia untuk Mobnas. Itu tidak sesuai dengan mimpi mandiri dalam produksi Mobnas. [ira]