DPR RI Sebut Layanan Samsat Jatim Unik

Pemprov Jatim, Bhirawa
Untuk kesekian kalinya, Kantor Bersama Samsat Jatim mendapat pujian dan orang-orang penting negeri ini. Setelah beberapa waktu mendapatkan pujian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddi Chrisnandi, kini giliran para anggota DPR RI yang memberikan pujian serupa.
Bahkan, para anggota DPR RI dari Komisi II menyebut layanan Samsat Jatim sangat unik dan hanya ada di Jatim. Pujian tersebut dilontarkan para anggota DPR saat melakukan kunjungan kerja di Samsat Manyar Surabaya, Rabu (3/12).
“Secara umum pelayanan Samsat Jatim sangat bagus dan unik. Unik di sini artinya terobosan-terobosan yang telah dilakukan patut dicontoh provinsi lain. Sebab di provinsi lain saya lihat belum ada seperti di Jatim. Bahkan di provinsi lain masih ada calonya karena sistemnya masih jadul,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H Mustafa Kamal.
Menurut dia, meski belum bisa dikatakan menjadi yang terbaik, tapi layanan Samsat Jatim sudah sangat baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indoensia. Berkat inovasi yang telah dilakukan seperti ATM (Anjungan Transaksi Mesin) Samsat Jatim atau Samsat Drive Thru merupakan inovasi, yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
Meski memberikan banyak pujian, Mustafa masih memiliki banyak catatan merah untuk Samsat Manyar Surabaya. Seperti di ruang Samsat masih banyak orang berseliweran yang tidak memakai keplek. Untuk, Musfata memberikan usul yang masuk ke ruangan Samsat adalah orang-orang yang ingin mengurus STNK saja.
“Seperti di bandara atau stasiun kereta api, yang boleh masuk hanya orang yang akan menumpang. Kalau disini (Samsat) yang boleh masuk hanya orang yang akan mengurus administrasi kendaraan. Yang tidak mengurus tidak boleh masuk. Ini tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti calo, copet dan lain-lain,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, layanan IKM (indeks kepuasan masyarakat) setelah masyarakat mengurus administrasi kendaraan, pilihannya seharusnya hanya ada dua saja, yaitu puas dan tidak puas. Sebab jika ada pilihan cukup puas, dalam layanan public maksud cukup puas tidak memiliki makna apa-apa. Sehingga pilihannya seharunya hanya puas dan tidak puas.
“Sekarang kan pilihannya ada tiga, puas, cukup puas dan tidak puas. Budaya masyarakat kita, kalau mau memencet tidak puas itu tidak enak, kalau memencet puas ternyata tidak puas. Makanya dia memilih yang cukup puas. Dan terbukti, yang memilih cukup puas lebih besar dari yang tidak puas dan yang puas,” paparnya.
Tak hanya itu, Mustafa juga memberikan saran agar Dodi Andi, pegawai tidak tetap Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim, yang berhasil menciptakan alat ATM Samsat Jatim diberikan penghargaan berupa pengangkatan menjadi PNS. Alasannya, Dodi telah memiliki prestasi khusus dengan menciptakan alat berupa ATM Samsat Jatim.
Berkat alat temuannya itu, kata Mustafa, pembayaran STNK bisa lebih efisien, transparan dan cepat. “Saya kira harus ada penghargaan untuk dia (Dodi). Kalau sekarang statusnya masih berupa pegawai tidak tetap, harus dinaikkan menjadi seorang PNS. Kalau di olahraga karena prestasinya bagus, maka dia jadi PNS. Makanya Dodi juga bisa seperti itu,” terangnya.
Khusus untuk ATM Samsat Jatim ini, Mustafa memberikan perhatian khusus. Diantaranya, Samsat Jatim harus memiliki tim khusus yang bisa merawat mesin tersebut. Jangan sampai mesin tersebut rusak gara-gara perawatannya tidak dilakukan.
“Dan yang terpenting, alat tersebut harus cepat dipatenkan. Jangan sampai diklaim oleh negara lain, mengingat mesin ini memiliki nilai bisnis yang luar biasa. Wong Reog saja yang sudah terkenal se Indonesia bisa diklaim kok apalagi alat khusus ini, yang memiliki nilai bisnis tinggi,” pungkasnya.
Menanggapi rekomendasi dan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI, Kepala Bidang Pajak Daerah Dipenda Provinsi Jatim, Aris Sunarya mengaku, masukan yang telah diberikan kepada Samsat Jatim sangat baik. Oleh karena itu, dalam waktu dekat jika masukan-masukan tersebut mungkin dilakukan akan ditindaklanjuti.
“Seperti IKM yang sekarang ada tiga pilihan diminta hanya ada dua pilihan puas atau tidak puas saya kira cukup baik. Nanti akan kita tindaklanjuti setelah kita laporkan kepada Pak Kepala Dipenda (Bobby Soemiarsono),” pungkasnya. [iib]