Penyampaian rekomendasi pantus LKPJ Bupati Bangkalan, di Aula lantai II gedung DPRD Bangkalan.
(Rekomendasi Pansus LKPj Bupati)
Kab.Bangkalan, Bhirawa
Evaluasi Kinerja Eksekutif memunculkan rekomendasi dari tim pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati 2016 oleh DPRD Bangkalan. Penyampaian rekomendasi disampaikan langsung oleh Ketua Pansus KH. Achmad Hidayat, di Aula lantai II gedung DPRD Bangkalan, Selasa (25/4). Hadir dalam rapat paripurna itu, Sekretaris Daerah Eddy Mulyono, Forkopimda, SOPD, serta dihadiri oleh Anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.
Salah satu dalam lampiran penyampaian rekomendasi itu berisi tentang perlunya evaluasi terhadap capaian pendapatan yang tidak melampaui target, serapan anggaran yang tidak maksimal dan penekanam terhadap kinerja yang dinilai masih perlu dilakukan evaluasi. Selain itu, penyusunan kebijakan keuangan daerah setiap tahunnya hendaknya lebih fokus berkaitan dengan kebutuhan atau permasalah tahunan daerah serta selalu mengacu pada kebijakan keuangan dalam RPJMD.
Menurut Ketua Pansus KH. Achmad Hidayat, peningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum SOPD agar perencanaan daerah cukup komprehensip dan aspiratif dan sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan SOPD. Kamis (27/4).
“Pengembangan komponen anggaran kinerja, seperti: Indikator Kinerja, Standart Harga, Analisis Standart Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Strandart belanja belum menjadi dasar penyusunan anggaran sedangkan standart Pelayanan Minimal untuk urusan pemerintahan wajib belum di kembangkan secara maksimal,” paparnya.
Masih dikatakan Ketua Pansus KH. Achmad Hidayat, rekomendasi juga penerapan secara sungguh-sungguh indikator sasaran berdasarkan Standart Pelayanan Minimal (SPM), sehingga SPM menjadi strategi peningkatan mutu pelayanan publik. Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengintegrasian prespektif pro-poor, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam kurikulum skema peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
“Penyampaian rekomendasi, agar Capacity building 3 SKPD strategis yaitu : perancang dan pengawas daerah (Bappeda dan Inspektorat) dan SKPD BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah sangat penting dalam meningkatkan kapasitas perencanaan, pendanaan dan pengawasan internal. Restrukturisasi program dan kegiatan hendaknya terus dilakukan di setiap urusan pemerintah daerah, agar penggunaan belanja daerah lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat, kesejahteraan umum dan daya saing daerah,” terangnya.
Sementara itu , Ketua DPRD Bangakalan Imron Rosyadi mengatakan, rekomendasi dari pihak eksekutif mulai dari tidak tercapainya pendapatan dan kecilnya realisasi anggaran adalah poin penting dari sidang paripurna LKPJ Bupati.
“Iya eksekutif harus merespon dengan kinerja yang lebih baik, salah satunya fokus kerja daerah terutama penganggaran ini fokus kepada RPJMD, rekomendasi itu adalah rekomendasi pembangunan. Sehingga ia berharapa apa yang sudah menjadi rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius oleh eksekutif,” paparnya.
Ketua DPRD Bangkalan berharap, penyampaian rekomedasi tersebut, Bupati maupun SOPD betul-betul serius untuk menindaklanjutinya, terutama evaluasi terhadap kinerja eksekutif, dan semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pembangunan Bangkalan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Eddy Mulyono menyampaikan terima kasih atas kerja keras legislatif dalam menuntaskan tugas membahas dan merekomendasikan LKPj. Dengan rekomendasi itu akan ditindaklanjuti secara serius dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk pembangunan di Kabupaten Bangkalan di masa yang akan datang.
“Intinya rekomendasi LKPj ini menjadi bahan evaluasi demi peningkatan dan kemajuan pembanguan di Bangkalan, dan yang terpenting apa yang sudah menjadi catatan dalam rekomendasi itu betul-betul ditindaklanjuti serius, oleh SKPD,” tukasnya. [lis,adv]
