Ketua Badan Anggaran DPRD Banyuwangi Ismoko Berjabat Tangan Dengan Bupati Banyuwangi Dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi di Ruang Utama Gedung DPRD Banyuwangi.
Banyuwangi, Bhirawa
Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi dijadwalkan akan menuntaskan pembahasan Kebijakan Umun Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara ( KUA PPAS) yang diajukan oleh eksekutif dalam bulan pertengahan bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD yang merangkap ketua Badan Anggaran DPRD Banyuwangi kepada Bhirawa di ruang kerjanya Kamis (04/08) siang.
Menurut Ismoko, saat ini tahapan pembahasan KUA PPAS sudah memasuki pada tahap pembahasan antara komisi-komisi yang ada di dewan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya.
Selanjutnya politisi asal kecamatan Gambiran itu menambahkan penugasan komisi untuk membahas bersama dengan mitra kerjanya diharapkan lebih jeli teliti dan detail sehingga hasilnya akan lebih baik karena melibatkan banyak orang.
Dengan disahkan KUA PPAS ini, lanjut politisi Partai Golkar tersebut dewan bisa melanjutkan untuk pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. “Hasil rapat pembahasan antara komisi dengan SKPD nanti akan dilaporkan kepada pimpinan dewan dan dibahas dalam rapat paripurna internal dan dirumuskan oleh Badan Anggaran DPRD Banyuwangi,”ujar Ismoko.
Dalam KUA PPAS tahun ini, imbuh Ismoko, yang pertama, dewan fokus pada tingkat penyerapan anggaran ldan program-program kerja yang sudah masuk dalam buku induk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Banyuwangi. Apabila tidak sesuai denga asumsi maka disesuaikan dengan APBD perubahan tahun 2016.
Adapun sektor yang menjadi perhatian dewan, lanjut pria berkumis itu, sesuai dengan visi misi bupati Banyuwangi maka sesuai dengan skala prioritas, bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan amanat undang-undang. Kemudian bidang prioritas pertanian pariwisata dan perekonomian melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kemudian untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Ismoko sesuai dengan janji eksekutif akan diupayakan ada peningkatan sekitar 15 sampai dengan 20 persen asal dewan menyetuji untuk pengadaan Tax Monitor. “Untuk teknis di lapangan kami meminta Dinas Pendapatan untuk menjabarkan,” jelasnya.
Selanjutnya Ismoko menambahkan hasil rapat komisi yang disampaikan kepada pimpinan dewan nantinya akan dirumuskan dalam rapat paripurna dan dirumuskan untuk vmenjadi bahan bagi Badan Anggaran Dewan untuk Rapat Kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemkab Banyuwangi. Permasalahan yang belum selesai antara komisi dengan SKPD akan dituntaskan dalam tahapan tersebut.
Menurut Ismoko, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, pembahasan PAK paling lambat dilakukan pada bulan November. Untuk kabupaten Banyuwangi sekarang ini masih bulan Agustus dan dewan optimis pembahasan APBD kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan sebelum batas akhir waktu yang diatur dalam Undang-undang. [mb12]
