DPRD dan Pemprov Jatim Setuju Peningkatan IPM di APBD 2018

DPRD Jatim, Bhirawa
Lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) utamanya di daerah Madura menjadi perhatian khusus DPRD dan Pemprov Jatim. Tak ayal pada APBD 2018 ini lebih difokuskan pada peningkatan IPM di beberapa wilayah di Jatim.
Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar menegaskan fokus APBD 2018 ini nanti yaitu mengurangi kemiskinan dan mempercepat IPM di Jatim. Terutama di wilayah Madura dan Probolinggo. Pasalnya di daerah tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait kemiskinan.
Yang kedua yaitu memperpendek disparitas wilayah dengan memperbaiki masalah infrastruktur di Jatim. “Kami menyambut positif langkah provinsi untuk membantu sekolah madin dan pesantren. Hal ini dilakukan untuk mengurangi IPM dan angka buta huruf di Jatim,” kata Halim kepada wartawan, Senin (13/11).
Peningkatan kualitas IPM ini tampaknya secara tak langsung juga diamini oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Menurut Pakde Karwo, panggilan karib gubernur, APBD 2018 ini merupakan harapan bagi pendidikan vokasional Jatim. Di mana ia terus mendorong agar Madrasah Aliyah dan SMA terutama di Madura harus ada pendidikan vokasional. “Kami sudah MoU dengan seluruh rektor PTN agar Fakultas Teknik menampung SMK-SMK,” katanya gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.
Pendidikan vokasional ini, lanjutnya, sangat penting untuk menghadapi bonus demografi di Jatim pada 2019 mendatang. Di mana jumlah usia produktif yakni 15- 64 tahun sebanyak 69,74 persen.
Selain itu, pendidikan ini untuk menyiapkan lulusan SMK yang terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. “Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus bekerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri yang membutuhkannya,”tegas Pakde Karwo.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Artono mengatakan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam APBD 2018 ini. Karena anggaran tersebut merupakan tahun anggaran terakhir untuk masa jabatan Pakde Karwo dan Gus Ipul. Oleh karena itu target RPJMD 2014 – 2019 yaitu mengangkat kemiskinan di Jatim lebih baik lagi harus bisa direalisasikan. “Sehingga kesejahteraan untuk masyarakat miskin terus didorong lebih postif dan bisa dilanjutkan oleh pemimpin baru,” ujar Artono.
Ia juga menambahkan untuk optimalisasi APBD 2018 agar lebih produktif, pihaknya mendorong baik secara personal maupun kelembagaan kepada DPRD dan elemen masyarakat lainnya, untuk menjalankan fungsi budgeting dan kontrol – budgeting secara ketat dan optimal agar semua program dan alokasi anggarannya dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kepentingan masyarakat Jatim. [cty]