DPRD Demak Belajar Penyusunan Renja Sistem Matrik ke DPRD Kota Mojokerto

Anggota DPRD Kota Mojokerto bersama anggota DPRD Demak dan anggota DPRD Jawa Tengah.

Kota Mojokerto, Bhirawa.
Program Penggunaan sistem matrik dalam penjadwalan kegiatan DPRD Kota Mojokerto ternyata menarik perhatian dari DPRD Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ada 21 orang wakil rakyat bersama dengan eksekutif daerah itu belajar model penyusunan kegiatan Badan Musyawarah (Banmus) yang mereka nilai lebih efektif dan efisien.
”Kami belajar dari Kota Mojokerto cara penyusunan kegiatan seperti LKPJ dan RAPBD yang telah menggunakan sistem matrik. Sebab, di tempat proses penyusunan kegiatan
bulanan dan tahunan DPRD,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, Slamet.
Politisi dari PDIP ini mengindikasikan pola yang digunakan selama ini cenderung tidak efektif. Karena penjadwalan Banmus triwulan memforsir energi dan waktu.
Menjawab permasalahan rekan mereka dari Demak ini, Wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani yang didampingi sejumlah anggota Dewan setempat mengungkapkan sebaliknya.
”Kalau di Kota Mojokerto program kerja tahunan dibahas dalam paripurna internal di akhir tahun, dan kami mengadopsi sistem matrik yang tidak memakan waktu,” paparnya.
Ia mengungkapkan, proses penjadwalan kegiatan itu dilakukan Banmus selama setahun. ”Untuk kegiatan yang bersama dengan eksekutif seperti penyusunan KUA PPAS, APBD, Hari Jadi Kota dijadwalkan setahun tanpa menentukan tanggal. Detailnya dibahas diakhir bulan,” tambahnya.
Fanani mengungkapkan, meski telah ditetapkan selama setahun namun pihaknya tetap menentukan kerangka kerja kegiatan Dewan setiap akhir bulan.
”Setiap akhir bulan tetap kita bahas untuk kegiatan bulan berikutnya. Selalu seperti itu sehingga fokus kerja tetap optimal,” tambahnya.
Seperti diketahui,  penetapan rencana kerja yang dapat di jadikan sebagai arah gerak tahunan DPRD sehingga seluruh aktifitas DPRD dapat diketahui secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan. rencana kerja ini di susun juga untuk menjalankan aktivitas tahunan DPRD yang dapat memberikan penekanan terhadap pengawasan pelaksanaan APBD yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga APBD benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. [kar.adv]

Tags: