Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
DPRD Kota Surabaya meminta polemik dalam persoalan pembukaan stan Pasar Turi diselesaikan oleh kedua belah pihak yakni antara Pemkot Surabaya dengan investor pembangunan Pasar Turi dalam hal ini PT Gala Bumi Perkasa.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, di Surabaya, mengatakan jika selama ini ada perbedaan pendapat yakni jika pernyataan meminta agar 6.500 stan dibuka pada mulai 14 Oktober, sedangkan investor itu hanya berlaku untuk 3.800 stan.
“Jadi ini hanya beda pada penafsiran kontrak saja. Sebenarnya, antara pernyataan Pemkot Surabaya dengan investor tidak ada masalah. Keduanya memahami bahwa kontrak serah terima stan itu hanya untuk 3.800 stan,” katanya.
Hanya saja, lanjut dia, beberapa waktu lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan 14 Oktober itu semua stan yang harus selesai semua. “Kami harap kejaksaan bisa secepatnya memberi keputusan atas review yang mereka lakukan soal Pasar Turi ini. Sehingga semuanya menjadi jelas,” katanya.
Menurut Masduki, terkait penyelesaian pembangunan Pasar Turi ada banyak versi. Menurut versi pedagang, bahwa serah terima stan harus selesai pada 14 Oktober seperti pernyataan Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu. “Kata pedagang kalau tidak selesai semuanya harus buyar. Padahal kita kan tidak tahu, 14 Oktober itu penyerahan seluruh stan atau hanya sebagian saja,” katanya.
Sementara ketua DPRD Surabaya, Armuji meminta agar pihaknya diberi foto copy perjanjian kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan investor. Sebab dari sana, pihaknya dapat mengetahui secara pasti isi perjanjian yang ada. “Kalau ada perjanjiannya, kita bisa langsung membandingkan dengan kondisi yang ada di lapangan,” ujar Armuji.
Terkait polemik yang terjadi dalam proses pembangunan, Armuji mengaku dirinya tidak mau ikut campur. Meski demikian bukan berarti pihaknya akan tinggal diam. “Kita ini kan mitra pemerinta kota, dan kita di sini juga mewakili rakyat. Makanya, kita ikut memantau terus,” katanya. [dre,ant]
