DPRD Dorong Optimalkan Aset dan Piutang

Kab.Probolinggo, Bhirawa
Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih berlangsung di DPRD. Tahapannya saat ini sudah masuk dalam pembahasan  Badan Anggaran (Banggar). Secara umum DPRD menilai Pemkab Probolinggo perlu mengoptimalkan aset dan piutang yang dimiliki. Hal ini diungkapkan wakil ketua III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Yasin, Rabu (22/6).
Dia melihat secara general dan disandingkan dengan LHP BPK, Pemkab Probolinggo perlu memperhatikan aset dan piutang. “Dari segi pendataan aset daerah sudah bagus, tinggal lebih dioptimalkan pemanfaatannya. Begitu juga terkait masalah piutang,” ujar Yasin.
Menurutnya ada beberapa jenis piutang yang tidak tertagih, seperti piutang pajak. Dia mendorong kedepannya piutang ini sebaiknya bisa ditagih atau diuangkan. Karena, bisa mengurangi anggaran penghapusan piutang. “Dengan begitu anggaran penghapusan piutang bisa dialihkan untuk hal lainnya. Piutang ini lumayan, dari PDAM saja sekitar Rp 4 miliar. Jadi sampai puluhan miliar jumlah piutang ini,” kataYasin.
Namun secara menyeluruh, pengelolaan keuangan Pemkab sudah 90 persen. Menurutnya itu sudah masuk kategori bagus dalam kacamatanya. “Tinggal kaitannya memaksimalkan realisasi anggaran agar jumlah Silpa tidak tinggi. Ya dengan dimaksimalkan pskerjaannya,” paparnya.
Minggu lalu pembahasan laporan pertanggung jawaban keuangan atau LKPD telah bergulir di tingkat komisi. Artinya LKPD dibahas dengan SKPD sesuai bidangnya. Kemudian hasi pembahasan itu disampaikan pada pimpinan komisi untuk dibawa ke Banggar.
“Saat ini sampai sekitar minggu depan pembahasan pertanggung jawaban keuangan bergulir di Banggar. Kami membahas ini bersama tim anggaran eksekutif. Dia mengatakan akan segera mempelajari apa yang telah dibahas di komisi, sehingga akan ditindaklanjuti di Banggar. [wap]